Bogor — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai
Golkar, Ilham Permana, mendorong Radio Republik Indonesia (RRI) untuk terus memperkuat perannya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, RRI tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memberdayakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ilham Permana saat menjadi narasumber dalam Dialog Dinamika RRI Bogor dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RRI, Selasa (8/9/26). Dialog tersebut mengangkat tema “81 Tahun RRI Mengabdi: Bersama Membangun Bangsa, Wujudkan Asta Cita dan Kesejahteraan.”

Mengawali dialog, Ilham menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan panjang RRI yang telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia selama lebih dari delapan dekade.

“Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan Dirgahayu ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Delapan puluh satu tahun itu bukan usia yang pendek. RRI ini sudah melewati berbagai zaman dan menjadi saksi perjalanan bangsa kita,” ujar Ilham.

Menurutnya, status RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik menjadikan institusi tersebut memiliki posisi yang semakin strategis dalam kehidupan masyarakat. Terlebih, berbagai sektor yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi VII DPR RI memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau kita bicara tugas Komisi VII, memang kami membidangi perindustrian, UMKM, koperasi, ketenagakerjaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya semuanya bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana rakyat punya kesempatan untuk bekerja, berusaha, produktif, dan akhirnya hidup lebih sejahtera,” katanya.

Ilham menilai keberadaan RRI menjadi penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat diketahui, dipahami, serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebab, program yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaan maupun cara mengaksesnya.

“Karena kebijakan pemerintah sebagus apa pun, program sebanyak apa pun, kalau masyarakat tidak tahu, tidak memahami dan tidak tahu bagaimana mengaksesnya, maka manfaatnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Ia mencontohkan berbagai program pemerintah yang tersedia bagi pelaku usaha, mulai dari pembiayaan UMKM, pelatihan, sertifikasi, hingga pendampingan. Namun, menurutnya, masih diperlukan media yang mampu menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami mengenai akses terhadap program-program tersebut.

“Menurut saya, di sinilah RRI bisa menjadi jembatan antara kebijakan negara dengan kebutuhan rakyat,” tegas Ilham.

Karena itu, Ilham berharap RRI tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keberadaan suatu kebijakan atau program pemerintah. RRI, menurutnya, juga dapat membantu masyarakat memahami manfaat, persyaratan, dan mekanisme untuk mengakses berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah.

“Dan saya berharap RRI tidak hanya memberitakan bahwa ‘pemerintah punya program ini dan itu’. Tetapi juga menjelaskan kepada masyarakat, ‘Anda punya usaha? Ini yang bisa Anda akses. Ini caranya. Ini syaratnya. Ini tempatnya,’” ungkapnya.

Ilham bahkan mendorong transformasi peran penyiaran publik menjadi sarana pemberdayaan masyarakat