Jakarta – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan marketplace untuk
pengadaan logistik dan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir September atau awal Oktober 2026 mendapat perhatian dari Komisi VII DPR RI.

Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mengapresiasi rencana digitalisasi pengadaan tersebut. Namun, ia meminta agar penerapan marketplace MBG tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan mampu memperkuat transparansi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di daerah.

Menurut Andhika, sistem digital yang mengadopsi mekanisme SIPLah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi rantai pasok, memudahkan pemantauan harga, memastikan kepatuhan perpajakan, serta mengetahui rekam jejak penyedia barang dan jasa.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan platform tersebut benar-benar membuka ruang bagi pelaku ekonomi lokal. “Marketplace MBG harus menjadi instrumen yang benar-benar mendorong perputaran ekonomi daerah dan memberdayakan petani, peternak, koperasi, serta UMKM lokal. Jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar,” tegas Andhika.

Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan dasar mengenai prioritas penggunaan komoditas dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga BUMDesa. Karena itu, menurutnya, aturan turunan yang lebih teknis perlu segera disiapkan agar prinsip tersebut dapat diterapkan dalam marketplace MBG.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Andhika adalah mekanisme *verified seller* yang direncanakan melalui jejaring asosiasi. Ia meminta proses verifikasi tetap inklusif dan tidak justru menyulitkan petani maupun peternak berskala kecil untuk menjadi pemasok. “Verifikasi melalui asosiasi bisa memperkuat standardisasi mutu dan ketersediaan bahan. Namun, harus dipastikan tidak menjadi penghalang bagi pelaku usaha mikro. Asosiasi tidak boleh menjadi klub eksklusif. Harus ada jalur verifikasi alternatif dan pendampingan agar petani serta peternak kecil tetap bisa masuk sebagai pemasok,” ujarnya.

Selain mekanisme verifikasi, Andhika mendorong adanya indikator yang dapat mengukur dampak marketplace terhadap perekonomian daerah. Salah satunya melalui penetapan kandungan lokal (*local content*) dan prioritas penyerapan komoditas dari wilayah terdekat selama ketersediaannya mencukupi. Menurutnya, pengawasan yang transparan diperlukan agar anggaran MBG tidak justru kembali mengalir keluar dari wilayah sentra produksi.

Andhika juga meminta fungsi pengawasan melibatkan pemerintah daerah melalui dinas terkait. “Pengawasan tidak boleh hanya terpusat di BGN. Dinas pertanian, peternakan, koperasi, dan UMKM di daerah harus diberi peran formal dalam proses verifikasi dan monitoring. Marketplace harus dilengkapi dashboard multi-level agar pemerintah daerah ikut memiliki dan mengawasi,” tegas Andhika.

Sebagai legislator yang membidangi urusan perindustrian dan UMKM, Andhika mendesak BGN segera menerbitkan Peraturan BGN maupun petunjuk teknis sebelum marketplace resmi dijalankan. Aturan tersebut, menurutnya, perlu mengatur persyaratan verifikasi yang dapat diakses pelaku usaha kecil, persentase penyerapan produk lokal, keterlibatan dinas teknis daerah, serta mekanisme sanggah atau banding bagi pelaku usaha yang belum lolos verifikasi.

"Komisi VII akan terus mengawasi