KabarGolkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, menyambut baik rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri di Maluku yang berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Umar menilai, pengembangan kawasan industri hingga menjadi KEK merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku. Selain berpeluang menarik investasi dalam skala besar, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, keberadaan KEK dapat menjadi momentum bagi Maluku untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi. Dengan begitu, Maluku tidak hanya berperan sebagai daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga dapat menikmati nilai tambah ekonomi dari proses pengolahan yang dilakukan di wilayahnya sendiri.

Menurut Umar, status KEK juga berpotensi meningkatkan daya tarik Maluku bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai fasilitas dan kemudahan yang tersedia, mulai dari insentif fiskal, kepabeanan, perizinan, hingga layanan pendukung investasi, diharapkan dapat mendorong masuknya modal dan mempercepat pertumbuhan industri.

“Selain itu, pembangunan infrastruktur dan beroperasinya industri di kawasan tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus menggerakkan sektor-sektor ekonomi pendukung seperti UMKM, transportasi, logistik, perdagangan, hunian, dan kuliner”, ujarnya, Sabtu (31/10/26).

Lebih lanjut, Umar menekankan bahwa pengembangan KEK di Maluku harus direncanakan secara menyeluruh agar dampak positifnya dapat dirasakan secara luas. Menurutnya, pembangunan kawasan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Infrastruktur tersebut meliputi akses transportasi, pelabuhan, bandara, jaringan jalan, pasokan listrik, air bersih, serta layanan telekomunikasi dan internet yang dapat menunjang kelancaran kegiatan industri dan investasi.

Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal juga menjadi aspek penting yang harus dipersiapkan sejak awal. Umar menilai, masyarakat Maluku perlu mendapatkan akses pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan kawasan tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan birokrasi dan kepastian regulasi dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan terintegrasi dinilai dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Maluku.

Umar menegaskan, keberhasilan pengembangan kawasan industri menuju KEK membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Ia berharap, rencana pengembangan kawasan industri tersebut dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.