terus mengupayakan percepatan pembahasan, termasuk menelaah berbagai kendala birokrasi dalam proses verifikasi dan pengakuan komunitas adat. Penyederhanaan tahapan tersebut diharapkan dapat mempercepat kepastian status masyarakat adat sehingga hak-hak mereka memperoleh landasan hukum yang lebih kuat.