Partai Golkar mengawali isu parlemen modern di lembaga legislatif sejak 2016. Wacana tersebut kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, lewat forum diskusi Fraksi Golkar DPRD Jateng dengan tajuk ”Parlemen Modern”.

Parlemen modern merupakan upaya menjadikan DPRD lebih transparan, mampu menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan cepat, serta mempermudah kinerja berbasis digital.

Selain itu, terjadi peningkatan sarana dan prasarana, menjalankan reformasi sistem pendukung dengan transformasi kepegawaian parlemen yang andal, dan mengembangkan TV parlemen menjadi sarana siaran publik terkait kinerja dewan. ”Kami berharap ke depan, DPRD Jateng mampu mengawali menjadi parlemen modern. Pengayaan-pengayaan itu diawali Fraksi Golkar dengan menggelar forum diskusi.

Diharapkan ke depan, anggota DPRD Jateng mampu menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, baik tupoksi pengawasan, anggaran, dan legislasi,” papar Ketua Fraksi Golkar DPRD Jateng Mohammad Saleh di sela-sela forum diskusi di ruang rapat Fraksi Golkar DPRD Jateng lantai VGedung Berlian, Rabu (18/9).

Forum diskusi dihadiri akademisi, unsur masyarakat, media, anggota Fraksi Golkar, pejabat Sekretariat DPRD Jateng, dan tamu undangan lainnya. Diskusi diharapkan mampu merumuskan keberadaan parlemen modern.

Selain itu, diskusi juga untuk mengetahui kinerja dewan pada masa mendatang. Beberapa produk digitalisasi di DPRD Jateng, lanjutnya, seperti produk online eWadul Dewan, eLibrary, dan eAspirasi, akan terus ditingkatkan. Salah satunya, dengan menuangkan dokumen ke dalam aplikasi agar mudah di-download/diakses masyarakat.

”Jadi bukan hanya berbasis website, namun juga aplikasi. Tujuannya agar masingmasing konstituen di daerah pemilihan (dapil) mengetahui hal yang dikerjakan setiap anggota DPRD. Dampaknya, anggota dewan harus siap terbuka untuk segala hal. Fraksi Golkar berusaha untuk mendorong itu agar terwujud di DPRD Jateng,” kata dia.

Parlemen modern juga harus mampu menciptakan suasana kedisiplinan anggota dewan terkait kehadiran dalam rapat paripurna. Bila perlu, diumumkan kepada konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan. ”Bila perlu, saat ada anggota dewan yang sakit atau terkendala hal-hal teknis lainnya, diperbolehkan melangsungkan kehadiran lewat teleconference sebagai bentuk penerapan parlemen modern.

Pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa kehadiran fisik. Tentunya, keputusan-keputusan tertentu seperti ini bisa jika mendapatkan persetujuan dari anggota-anggota dewan lainnya,” ujar dia. Narasumber forum diskusi, yaitu Sekretaris Program Doktor Ilmu Sosial Undip Dr Hidayat Sardini, Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, wartawan senior Agus Awo, dan unsur masyarakat Kota Semarang Firdaus Adinegoro.

Hidayat Sardini menyatakan parlemen podern tidak hanya soal pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga dibutuhkan ide atau gagasan-gagasan baru. Seluruh anggota Fraksi Golkar diharapkan mampu menyumbangkan gagasan baru dalam rangka mewujudkan parlemen modern di DPRD Jateng.

”Saya pikir setiap anggota dewan butuh staf ahli untuk menunjang parlemen modern. Setiap anggota dewan harus bisa mendekati media massa agar peka isu-isu publik. Saya rasa Partai Golkar mampu melakukannya, mengingat pengalaman partai cukup lama,” ujarnya.