kabargolkar.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan optimistis
jika Formula E sukses digelar di Jakarta, maka menjadi tongkat awal penyelenggaraan ajang balap lainnya. Menurut dia, dengan suksesnya Formula E, maka ajang balap lainnya yang lebih tinggi seperti Formula 1 kemungkinan bisa berpotensi digelar di Jakarta. 

"Yang kita lihat ajang formula itu kan yang paling tinggi Formula One, itu yang harus kita tuju. Tapi kalau kita ada tahapan tahapan yang perlu kita perlihatkan kepada dunia balap internasional kalau kita ramah, infrastruktur kita siap," ujar Judis di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPRD DKI, Senin (10/2/2020). 

Ia mencontohkan, ibu kota Singapura dan Monako juga memiliki infrastruktur yang telah matang untuk ajang balap karena sudah beberapa kali menggelar formula termasuk Formula E. "Maka ketika Formula E mau digelar di sana (Singapura dan Monako) enggak kesulitan," tutur anggota Komisi D ini. 

Jika Jakarta melakukan hal yang sama, kata dia, maka tak menutup kemungkinan bakal dilirik untuk gelaran balap yang lebih besar. "Artinya masyarakat dunia khususnya pecinta otomotif 'oh Jakarta bagus ya', sekalian kita memperkenalkan wisata yang ada di DKI Jakarta, ada Ancol, Pulau Seribu," kata dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI kontra atas rencana gelaran Formula E yang akan digelar di kawasan Monas, pada 6 Juni 2020. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar gelaran balap mobil listrik Formula E dibatalkan dan anggaran Rp 1,2 triliun digunakan untuk antisipasi banjir.

Anggota Fraksi PSI Justin Adrian mengatakan, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan yang sudah terjadi pada hari biasa. Justin menegaskan bahwa terdapat tiga program antisipasi banjir yang lebih layak menjadi prioritas Pemprov DKI, yaitu perbaikan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan pompa. 

Apalagi survei Kementerian PUPR menemukan 44 tanggul rusak di Jabodetabek. Salah satunya, ada tanggul jebol di Kramat Jati, Jakarta Timur, namun warga sekitar terpaksa memperbaikinya secara swadaya. Justin juga menyoroti program normalisasi sungai yang terhenti sejak 2018. Kementerian PUPR tidak bisa melaksanakan pekerjaan konstruksi karena masalah pembebasan lahan. 

Lalu anggota Komisi D ini juga menekankan bahwa banjir awal tahun 2020 terjadi akibat banyaknya pompa dan pintu air yang yang tidak optimal. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menganggap anggaran untuk Formula E sebaiknya dialihkan untuk penanganan banjir dan masalah lainnya di Jakarta. 

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, anggaran itu bisa saja dialihkan untuk kebutuhan banjir dan program lainnya jika memang pemprov mau. Dalam sudut pandang sebagai wakil rakyat, Ida merasa Pemprov hanya menghambur-hamburkan uang. Padahal, Formula E belum tentu mendatangkan wisawatan dan mengembalikan keuntungan dari anggaran yang sudah dikeluarkan. "Kalau saya sebagai anggota Dewan ditanya, lebih baik jangan ada deh formula E. Hambur-hamburin duit dan efek bagusnya tidak ada," kata dia. "Apakah adanya Formula E mendongkrak wisatawan asing ke kita? Kecil banget kok