Kabargolkar.com - Salah satu agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) membahas Pelatihan Program Vokasi Indonesia Bekerja.

Sejak September 2019 BPJS TK menyelenggaraan pelatihan program vokasi untuk meningkatkan ketrampilan bagi peserta yang baru terkena PHK atau tidak bekerja lagi tapi masih usia produktif.

Dari 4000 orang yang mendaftar hanya 2000-an yang baru mendapat pelatihan. Program tersebut baru bersifat pilot project di 44 cabang di 11 kanwil.

Anggota DPR dari Partai Golkar, Yahya Zaini, mengusulkan agar pelatihan vokasi ditingkatkan, baik jangkauan daerahnya maupun jumlah pesertanya. Diharapkan 121 cabang BPJS TK mendapat bagian melaksanakan pelatihan vokasi di wilayahnya masing-masing.

Kemudian Yahya juga mengingatkan, selain mengikuti trend permintaan dunia kerja, penentuan jurusan pelatihan vokasi juga harus disesuaikan dengan karakteristik daerah. Misalnya, untuk daerah kepulauan difokuskan pada ketrampilan di bidang kelautan.

Selain itu, politisi senior Golkar tersebut juga meminta agar pelatihan vokasi melibatkan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) di daerah setempat. Jangan sampai lokasinya di suatu daerah tapi LPK nya dari daerah lain. Tentu disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Pelatihan vokasi sangat diperlukan agar peserta dapat meningkatkan ketrampilannya (up-skiling) sehingga bisa bersaing kembali dalam dunia kerja yang semakin kompetitif.

Kedepan, pelatihan vokasi bisa disinergikan dengan program strategis pemerintah, seperti Kartu Pra-Kerja yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.