kabargolkar.com - Masuknya puluhan tenaga kerja asing atau TKA asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi polemik. Pemerintah diminta bertanggungjawab karena lalai membiarkan masuknya TKA asal China di tengah pencegahan Corona Covid-19.

Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa meminta Kapolri Idham Azis untuk bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi atas kekeliruan informasi yang diberikan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdysyam. Idham harus menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai adanya kekeliruan informasi soal TKA ini.

"Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi secara terbuka dan komprehensif mengenai permasalahan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari perdebatan dan tidak menimbulkan keresahan, kegaduhan di masyarakat," kata Supriansa, Rabu 18 Maret 2020.

Supriansa mengatakan, saat ini DPR tengah dalam masa reses. Setelah reses selesai, Komisi III berencana akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengklarifikasi hal ini.

"Segera Komisi III memanggil kapolri untuk dimintai keterangannya terkait beberapa keterangan-keterangan yang viral dari pernyataan Kapolda Sultra yang bertentangan dengan pernyataan Kemenkumham," ujarnya

Dia menambahkan, Komisi III DPR juga kemungkinan memanggil Kemenkumham terkait kekeliruan informasi ini. Supriansa menegaskan, hal ini penting dilakukan dalam situasi seperti sekarang ini untuk meredam kegaduhan.

"Nanti akan dilakukan supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat dari Kementerian Hukum dan HAM dengan aparat penegak hukum di semua wilayah indonesia terkait virus Corona ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam menyampaikan permohonan maaf karena informasi keliru terkait kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo, Kendari, pada Minggu, 15 Maret 2020. Figurnya disorot karena sempat bilang ke media bahwa puluhan TKA itu kembali ke Kendari dari Jakarta setelah mengurus perpanjangan visa. 

Keterangan Merdisyam ini keliru karena TKA China itu baru datang dan akan bekerja di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (vivanews)