Demi Keadilan dan Perimbangan Pusat-Daerah, Golkar Bali Tegaskan UU Nomor 33 Tahun 2004 Harus Direvisi

"Problematikanya harus belajar yang bisa dimasukkan. Revisi, bagaimana pengelolaan hasil dari potensi daerah seluas-luasnya dikembalikan pada kepentingan rakyat ada dalam revisi UU 33 tahun 2004. Pembagian potensi dana perimbangan dinikmati oleh rakyat bukan golongan atau pemerintah daerah tertentu, " sambungnya.

Prof. Raka Suardana mengapresiasi webinar yang ditujukan untuk memperjuangkan keadilan. Ungkapnya, jarang ada partai politik yang juga berpikir secara akademis dan ilmiah. "Kemungkinan karena ketua dan sekretarisnya doktor," ucapnya. Prof. Raka memberikan catatan tentang devisa. Ungkapnya, devisa itu adalah secara teori. Konsepnya uang asing ditukar rupiah dipakai transaksi. Devisa dikelola di bawah bank sentral, yakni Bank Indonesia. “Jadi devisa tidak masuk khas negara. Devisa Rp 140 triliun ke mana? itu sebenarnya pendapatan masyarakat. Uang masyarakat bukan masuk ke khas negara. Dia masuk penyumbang domestik bruto; seluruh nilai jasa yang dihasilkan satu wilayah," terangnya.