"Ini dampak dari rakusnya oknum politisi oportunis yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok," tutur Guras, sapaan akrab Gunawan Rasyid.

Dia menduga, persoalan tersebut merupakan buntut dari pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar KBB pada 30 Agustus 2020 lalu. 

Persoalan musda yang mengalami perpecahan itu hingga saat ini masih menjadi duri dalam tubuh Partai Golkar KBB, yang berimbas pada kepentingan politik individu kader.

Sebelumnya, Sekretariat Partai Golkar KBB sempat diwacanakan untuk berdiri sendiri tanpa menyewa. 

Wacana itu datang dari Fery Pamawisa usai terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar KBB pada musda Agustus lalu, tapi hasil musda digiring ke ruang konflik sehingga impian Partai Golkar KBB untuk memiliki sekretariat sendiri harus pupus.

"Menyikapi pengusiran kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB karena sudah habis kontrakannya, ini menjadi sangat  miris. Para pemangku kepentingan malah asik dengan permainan sendiri, Plt Ketua DPD Golkar Jabar yang katanya sudah menunjuk Plt Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar KBB bahkan tanpa struktur ke bawahnya ini juga dipertanyakan dasar hukumnya," kata Guras.

"Apalagi, tidak pernah ada komunikasi atau konsolidasi dengan pengurus demisioner DPD Partai Golkar KBB. Maka sangat wajar Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB pun pasti akan terlantar," ucapnya.

Guras pun secara tegas mempertanyakan tanggung jawab Fraksi Partai Golkar KBB yang kini sudah duduk di kursi legislatif. Semestinya, kata dia, legislator Partai Golkar KBB punya sikap bagaimana merawat bersama Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB. 

"Mereka bisa maju jadi dewan karena didorong oleh Partai Golkar. Di mana rasa empati mereka sehingga Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar KBB tidak terurus, bahkan sampai terusir karena habis kontrakannya?" katanya menandaskan.