kabargolkar.com - Menarik memang untuk dibahas siapa yang akan layak untuk diusulkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengisi posisi Pejabat (PJ) Bupati Buleleng untuk 2 tahun kedepan.

Sejumlah nama belakangan telah ramai jadi perbincangkan di masyarakat diantaranya sosok Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Gede Suralaga, Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Liahdanyana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy, dan dari Biro Hukum Ida Bagus Sudarsana.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar IGK Kresna Budi turut angkat bicara. Dirinya berpendapat bahwa sebaiknya posisi PJ Bupati Buleleng diberikan kepada sosok yang benar-benar paham soal Buleleng. Apalagi mengingat karakter masyarakat Buleleng jauh berbeda dengan daerah lainnya di Bali.

Melihat kondisi itu, menurut Kresna Budi nama-nama pejabat yang berkarir di Pemprov Bali maupun di Pemkab Buleleng itu juga dinilai telah cukup mumpuni apabila ditunjuk untuk menjadi PJ selama dua tahun kedepan.

“Harapan kami untuk pemilihan Gubernur Bali Wayan Koster maupun Mendagri Tito Karnavian bisa cukup arif dan bijak melihat kondisi riil di Buleleng. Kalau bisa putra asli Buleleng yang menjabat PJ nanti setelah bupati dan wakil bupati mengakhiri masa tugasnya,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (31/5/2022).

Bahkan selain nama-nama itu, dirinya berpendapat jika Kabupaten Buleleng memiliki banyak stok yang mumpuni untuk mengisi jabatan PJ Bupati. Namun pihaknya tetap berharap keputusan Gubernur Bali dan Mendagri bisa melegakan untuk masyarakat Kabupaten Buleleng.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bali pun mengaku akan menghormati segala keputusan yang nantinya disampaikan untuk kebaikan bersama. Ia pun mengingatkan terkait posisi PJ kedepan tetap akan memiliki batasan tidak seperti halnya bupati definitif.

Kendati demikian menurutnya secara kewenangan yang bersangkutan akan dibekali rambu-rambu untuk mengawal agar membatasi diri berdasar wewenangnya.

“Kabupaten lain saat Pilkada dulu juga pernah dijabat PJ berjalan cukup baik. Secara birokrasi mereka sudah berpengalaman dan itu tidak ada masalah, apalagi ada DPRD yang akan mendampingi selama melaksanakan tugas,” kata Kresna Budi.