kabargolkar.com - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Abdul Razak, mengingatkan, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) tingkat provinsi, kabupaten dan kota mempersiapkan pelaksanaan agenda besar pemilihan umum (Pemilu) tersebut secara matang mulai dari sekarang.

“Harus dipersiapkan dengan baik dan matang dari sekarang. Sehingga ketika mendekati pelaksanaan semua sudah siap,” katanya di Palangka Raya, kemarin.

Menurut mantan Bupati Kobar ini, penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

“Suksesnya pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, tidak lepas juga dari dana yang cukup serta pemanfaatan yang sesuai kebutuhan,” ucap legislator senior Partai Golkar Kalteng ini.

Dikatakan, ketika tiba hari pelaksanaan pemilu nanti, dana sudah siap agar bisa melaksanakan perhelatan pesta demokrat tersebut berjalan baik dan lancar.

“Kami dari fraksi Golkar sepakat agar dana persiapan pemilu disiapkan dari sekarang atau dianggarkan setiap tahun hingga tiba pelaksanaannya nanti,” ucap Razak yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalteng ini.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan, kalau dana dipersiapkan setiap tahun, maka akan lebih ringan atau tidak dibebankan hanya pada tahun anggaran 2024 nanti.

“Untuk besaran dana dianggarkan tiap tahunnya, silahkan pemprov yang menentukan atau merinci sesuai kebutuhan. Mereka pasti lebih tahu,” katanya lagi. Terlebih nanti kalau pelaksanaan pilpres, pileg maupun pilkada dilaksanakan secara serentak.

“Rincian pemprov soal anggaran pemilu bersama pihak terkait, yakni KPU, Banwaslu, Polda dan Korem, besarannya Rp150 miliar yang akan disisihkan tiap tahun (selama tiga tahun-red) untuk pemilu nanti, hemat sesuai dengan kebutuhan pemilu tahun 2024,” ujarnya.

Razak juga mengimbau, agar masyarakat juga bersama-sama mensukseskan agenda besar tersebut, baik pilpres, pileg dan pilkada serta anggota dewan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota.