kabargolkar.com - DPD II Partai Golkar Kabupaten Aceh Tamiang menyarankan kepada pemerintah daerah agar di setiap desa harus memiliki gedung aula untuk menampung warga bila datang bencana alam banjir sebagai tempat pengungsian.

"Alangkah baiknya kita bisa belajar dari pengalaman banjir tahun ini dan tahun sebelumnya, masih banyak warga mengungsi di tenda-tenda darurat karena tidak ada gedung di desa. Sementara kapasitas tenda tidak mampu menampung pengungsi, sehingga banyak warga terpaksa tidur di luar tenda," kata Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tamiang Adriadi di Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat.

Adriadi menyatakan hal itu berdasarkan keluhan dari masyarakat saat partai-nya menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako kepada korban banjir di 12 kecamatan. Bantuan bahan pangan Partai Golkar ini berupa 200 karung beras, ratusan dus mie instan dan bahan pokok lainnya didrop melalui Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dan selanjutnya dibagikan kepada warga.

Menurutnya keluhan korban banjir di masing-masing kecamatan beragam namun yang paling utama adalah tempat pengungsian harus yang layak.

Adriadi menilai pembangunan aula di 213 desa se Aceh Tamiang rasanya sangat realistis, selain bisa dimanfaatkan untuk rapat dan musyawarah tingkat desa juga bisa digunakan untuk penampungan pengungsi bila datang bencana.

"Karena pengalaman pahit kita (Aceh Tamiang) setiap tahun selalu datang banjir, bahkan tahun ini dua kali terjadi banjir besar. Jangankan perumahan kampung kita pun terisolir. Kalau banjir kecil sudah seperti langganan, tidak terhitung lagi setahun berapa kali karena asal hujan deras sungai meluap ya, pasti banjir," kata Adriadi.

Sementara anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai Golkar Rosmalina menambahkan selain aula desa juga harus punya rubber boat/perahu karet khusus untuk mengevakuasi korban yang terjebak banjir.

Sebab, lanjut dia, tidak bisa selalu mengandalkan petugas BPBD dan SAR Aceh Tamiang saja karena jumlah dan peralatan mereka terbatas.

"Kemarin untuk evakuasi jenazah warga Aceh Tamiang dari Medan yang terjebak banjir di jalan nasional lintas Medan-Banda Aceh saja lama sekali hingga berhari-hari, bahkan terpaksa dievakuasi menggunakan rakit kayu dibantu oleh warga sekitar karena tidak dikirim rubber boat," kata Rosmalina.

Jadi mulai sekarang, Rosmalina berpendapat untuk pengadaan perahu karet/fiber di setiap desa yang rawan banjir bisa dianggarkan melalui dana desa jika usulan di APBK tidak terakomodir.

"Sebenarnya bisa menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk beli rubber boat karena itu kan sifatnya kebutuhan untuk umum digunakan saat ada bencana. Warga bisa evakuasi sendiri dan bisa antar jemput bantuan. Bupati Aceh Tamiang bisa instruksikan ke datok-datok penghulu soal itu, sehingga tidak ada lagi kampung terisolir saat banjir," ujar Lina.