Kabargolkar.com - Partai Golkar ternyata tidak hanya merekomendasikan satu nama untuk bakal calon bupati (bacabup) Kabupaten Probolinggo. Selain Gus dr. Muhammad Haris, juga ada Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma.

Oka melalui sambungan selular Kamis (28/12), membenarkan hal itu.  menurutnya, rekomendasi DPP Golkar untuk bakal calon kepala daerah memang diberikan pada beberapa orang atau tokoh di daerah. Termasuk di Kabupaten Probolinggo.

“Supaya orang tidak salah, rekomendasi diberikan kepada beberapa orang atau tokoh di daerah,” katanya.

Rekomendasi pada sejumlah nama itu diberikan pada 21 November di Jakarta. Artinya, hal itu dilakukan sebelum ada pertemuan untuk penyerahan rekomendasi di Surabaya, Sabtu (23/12) yang dihadiri Ketua DPP Golkar.

 “Pada 27 November, saya dapat undangan dari DPP. Yang terundang merupakan orang-orang yang direkomendasikan DPP untuk menjadi bakal calon kepala daerah,” katanya.

Selain dirinya, saat itu Ugas Irwanto dan Gus Haris juga diundang. Namun, keduanya tidak menghadiri undangan tersebut.

“Gus Haris tidak hadir, begitupun dengan Pak Ugas. Informasinya, Pak Ugas tidak hadir karena sedang fokus pada jabatannya,” ujarnya.

Perihal penyerahan rekomendasi di Surabaya oleh DPP Golkar pada Gus Haris, malah Oka mengaku tidak tahu. Ia berpendapat bahwa hal itu merupakan tindak lanjut atau pemberian rekomendasi kloter kedua oleh DPP Golkar.

“Saat pertemuan dengan DPP pada 21 November, kan sejumlah tokoh yang mendapat rekomendasi tidak hadir. Seperti Ibu Khofidah juga. Jadi yang di Surabaya itu sesi duanya,” ujarnya.

Oka memastikan, surat rekomendasi dari DPP Golkar terhadap Gus Haris sama  persis dengan yang diterimanya. Rekomendasi itu  untuk membangun komitmen dalam pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024.

“Pada tanggal 21 November itu sekitar 500 orang diundang dan mereka semuanya orang-orang yang disiapkan DPP untuk bakal calon kepala daerah. Rekomendasi tersebut memanaskan mesin partai,” katanya.

Sama-sama direkomendasi oleh DPP,  Oka menyebutkan bahwa DPP Golkar memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan bakal calon kepala daerah. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi pada dua pihak.