kabargolkar.com, BANTUL - ‎Batal menggelar penyampaian visi dan misi 12 kandidat bakal calon (balon) bupati dan balon wakil bupati Bantul pada tanggal 1 Maret 2020, DPD II Partai Golkar Bantul mengagendakan ulang penyampaian visi dan misi kandidat pada Minggu (15/3) yang akan datang.

1. Undangan penyampaian visi misi siap dikirimkan ke kandidat

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bantul, Paidi mengatakan penyampaian visi dan misi 12 kandidat bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bantul yang mendaftar ke Partai Golkar Bantul ini rencana akan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD, Tim Pemenangan Pilkada dari DPD I DIY, pengurus tingkat kecamatan hingga sayap partai (Hasta Karya).

"Undangan kepada kandidat untuk penyampaian visi dan misi pada Minggu (15/3) sudah kita buat dan akan kita kirim ke para kandidat," ujarnya, Selasa (11/3).

2. Akan mengerucutkan kandidat menjadi 3 hingga 5 orang

Anggota DPRD Bantul periode 2019-2024 ini mengatakan, proses penyampaian visi misi akan mengerucutkan 12 kandidat menjadi 3 hingga 5 nama. Daftar nama tersebut akan dikirimkan ke DPP Partai Golkar untuk mendapatkan rekomendasi.

"Namun jika ada 6 kandidat yang dalam penyampaian visi misinya cukup baik maka tak menutup kemungkinan kita mengirimkan nama kandidat lebih dari 5 nama," terangnya.

Paidi juga mengatakan pengerucutan nama kandidat akan dilakukan secepatnya karena waktu dengan pendaftaran pasangan calon ke KPU Bantul juga mepet. "Tiga hari atau 5 hari namun akan secepatnya dan segera dikirim ke DPP Partai Golkar," ujarnya.

Dalam pengerucutan nama, setiap kandidat baik internal dan eksternal partai memiliki kesempatan yang sama dan tidak ada istilah mengutamakan kader sendiri. "Siapa kandidat yang dalam penyampaian visi misinya terbaik maka akan kita pilih,"ujarnya.

3. Penentuan rekomendasi merupakan hak dari DPP Partai Golkar‎

Namun demikian, kata Paidi, penentuan rekomendasi diserahkan seluruhnya kepada mekanisme di DPP Partai Golkar yang tentunya mempertimbangkan hasil survei dan elektabilitas kandidat di Kabupaten Bantul. "Rekomendasi hak mutlak dari DPP dan kita tunduk pada putusan dari DPP Partai Golkar," terangnya.‎