02 Juni 2020
Menko Airlangga Tegaskan Program Padat Karya Tunai Harus Terintegrasi
  Bambang Soetiono
  08 April 2020
  • Share :
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: ANTARA FOTO - Nova Wahyudi)

kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar program padat karya tunai di berbagai kementerian bisa saling terintegrasi. 

“Program padat karya tunai ini memang di berbagai kementerian ada. Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Jokowi agar seluruh program ini diintegrasikan,” kata Airlangga dalam rapat terbatas melalui telekonferensi, Selasa (7/4/2020). 

Menko perekonomian Airlangga menyatakan untuk program padat karya tunai di beberapa kementerian yang bisa dipercepat pelaksanaannya diharapkan bisa segera dijalankan. Hal itu dilakukan untuk membuat masyarakat bisa tetap memperoleh pendapatan dan mempertahankan daya beli di tengah pandemi virus Corona. 

“Program ini agar dikoordinasikan jadwal pelaksanaannya dan disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu programnya dilaksanakan di mana saja,” ujarnya.

Airlangga menyebutkan beberapa kementerian yang telah menyiapkan program padat karya tunai antara lain adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Untuk program padat karya tunai di Kementerian Pertanian, Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaannya tersebar di 34 provinsi dengan kegiatan seperti perpipaan, pembuatan embung, rehabilitasi kebun, dan persiapan desa mandiri benih.

Kemudian, untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kegiatan yang dilakukan antara lain adalah percepatan tata guna air, kota tanpa kumuh, infrastruktur sosial, pengolahan sampah, sanitasi masyarakat, dan pembangunan rumah baru secara swadaya.

Airlangga mengimbau agar program padat karya tunai diprioritaskan untuk pekerja informal atau sektor UMKM. Selain itu, pelaksanaannya juga diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. 

“Program ini diutamakan untuk pekerja informal atau sektor UKM. Program yang menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.