Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu hingga kini masih menanti keputusan dari pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI untuk segera masuk ke tahap pembahasan resmi. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

"Ya itu tadi tergantung pimpinan partai dan pimpinan DPR. Kalau kami di masing-masing partai, masing-masing fraksi sebenarnya dari segi konten, dari segi isu-isu sebenarnya kita sudah lama membuat kajian-kajian," kata politikus Golkar ini dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/5/26).

Doli menjelaskan, setiap fraksi partai politik di DPR sejatinya telah menyiapkan berbagai opsi dan usulan yang akan dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Karena itu, menurutnya, Komisi II DPR kini hanya tinggal menunggu keputusan resmi untuk memulai pembahasan.

“Kita sebenarnya sedang menunggu, walaupun secara informal kami masing-masing internal partai politik sudah sering mengkaji. Kemudian, juga sekarang sudah mulai berkembang ada diskusi-diskusi informal antar partai politik di DPR ini," ucap Wakil Ketua Baleg DPR ini.

Ia berharap pimpinan DPR RI segera menetapkan agenda resmi pembahasan revisi UU Pemilu, mengingat regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

"Kita menunggu jadwal formal pembahasan resminya saja, ini kan undang-undang besar, undang-undang penting dan strategis. Berharap memang harus segera dibahas, karena saya dari setahun yang lalu sudah meminta supaya ini segera dibahas," ujar Doli.