kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut
B. Pandjaitan memerintahkan kepada berbagai pihak terkait agar melakukan studi komprehensif untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan dibangun di Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu pada Rabu (14/04/2021) secara virtual. 

Rakor ini dihadiri oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia Kalake, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

“Kalau riset dilakukan dengan benar, kita akan efisien di seluruh lini,” ujar Menko Luhut dalam rakor. Selain itu, dia juga mengingtkan agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu harus terintegrasi dengan pulau induknya, yaitu Pulau Sumatera.

Menambahkan, dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Bengkulu memerlukan dukungan dari pusat karena kapasitas fiskalnya rendah, yaitu sebesar Rp3 triliun. “Ketergantungan Provinsi Bengkulu pada pusat sangat tinggi. Dari dana tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) hanya 30,98 persen yang timpang dengan dana transfer dari pusat sesebesar 68,99 persen,” jelasnya.

Hal ini yang menurutnya menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk lebih mandiri pada masa mendatang. Caranya, dengan menggali potensi wilayah yang ada untuk meningkatkan PAD, baik dengan mengolah pasir besi, batu bara, emas, maupun yang lainnya.

Ada lima hal penting yang dibahas dalam rakor ini. 

Pertama, Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 95 kilometer tersebut diharapkan menjadi penghubung bagi Tol Trans Sumatera yang terkoneksi dengan ruas Linggau-Muara Enim-Inderalaya.

Pekerjaan saat ini mencakup pembangunan Seksi I Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,6 kilometer. Seksi I ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Saat ini, progres fisik sudah 61 persen dan pembebasan lahan 92 persen. Kalau sudah jadi, jalan tol ini mampu memangkas waktu tempuh Bengkulu-Palembang menjadi 5,5 jam. 

“Menyambung tol dengan Pelabuhan Pulau Baai akan membuka akses dan memberikan manfaat besar bagi Bengkulu,” sebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam rakor.

Pembahasan kedua yakni tentang sumber daya air (SDA) dan rekayasa pantai yang mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pelabuhan Perikanan (PP) Pasar Seluma, pengendalian banjir Kota Bengkulu, serta pengaman pantai. 

PP Pasar Seluma dengan panjang pantai 76,8 kilometer, luas laut 6,463 km3, dan produksi ikan rata-rata sebanyak 1.000 hingga 12.000 kilogram per bulan berperan penting dalam mendorong sentra perikanan Provinsi Bengkulu. Sayangnya, selama ini pelabuhan perikanan masih mengandalkan yang ada di Pulau Baai yang lahannya sangat terbatas. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan PP Pasar Seluma yang potensi lahannya tersedia luas.

Kemudian, terkait pengendalian banjir Kota Bengkulu, Menko Luhut menyarankan untuk membangun pengendali banjir dan pengurangan sedimentasi sungai