”Untuk pembangunan pengaman pantai, saya minta masyarakat setempat dilibatkan melalui program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Menko Luhut.

Lalu, keempat adalah pembahasan mengenai pengembangan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), yaitu Pulau Enggano yang termasuk dalam "Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024" berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2018.

Kecamatan Enggano yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa ini cukup terisolasi secara geografis yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan. 

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), infrastruktur dasar, sumber daya air dan pantai serta pendukungnya sangat penting. “Diperlukan strategi terpadu yang mempertimbangkan kondisi alam,” usul Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesodibjo dalam kesempatan tersebut.

Menyambung usulan Wamenparekraf tersebut, Menko Luhut juga sempat menyinggung tentang pentingnya pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata serta dukungan pemerataan akses konektifitas serta jaringan internet. 

Menurutnya, infrastruktur yang perlu menjadi perhatian, antara lain pembangunan Jalan Lingkar Enggano, pengembangan bandara, Pelabuhan Kahyapu, dan Pelabuhan Melakoni untuk memenuhi permintaan kunjungan wisata dengan menyediakan sarana dan frekuensi transportasi yang layak dan dukungan konektivitas, jaringan internet dari 2G menjadi 4G, serta sarana dan prasarana air baku untuk mendukung koridor pemerataan.

“Pembangunan Pulau Enggano ini perlu menjadi perhatian karena secara signifikan merupakan upaya pemerataan dan sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu,” timpalnya.

Lebih jauh, dalam rakor juga dibahas tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pulau Baai sebagai jalur logistik nasional, khususnya jalur pelayaran Sumatera. Kawasan ini digadang gadang mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (BDRB) sebesar 0,63 persen. 

Selain itujuga dibahas pengembangan food estate (kawasan pertanian terpadu) dan shrimp estate (budidaya udang terpadu) yang dapat menjadi pusat sumber pangan di Bengkulu, juga Sumatera bagian Selatan.

Gubernur Rohidin mengatakan, “Food estate yang memungkinkan untuk dibangun di Bengkulu adalah yang berbasis hutan kemasyarakatan.”

Nantinya, hutan dapat diolah secara langsung oleh masyarakat menjadi obat-obatan tradisional, getah damar, dan sebagainya. Pembangunan shrimp estate juga mengacu pada data tahun 2019, produksi udang mencapai 10,7 ton dan akan dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk dikembangkan potensinya.

Terakhir, topik yang dibahas di dalam rakor tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Benteng (Bengkulu Tengah)-Kobema (Kota Bengkulu, Seluma) yang akan dibangun dengan kapasitas sebanyak 750 liter per detik akan selesai tahun 2021. 

Gubernur Rohidin kepada para menteri yang hadir berharap bahwa dengan cakupan yang mencapai 2 kabupaten dan 1 kota, SPAM KOBEMA dapat meningkatkan pelayanan dasar masyarakat terhadap akses air bersih.

Sebelum pelaksanaan rakor ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Jakarta pada Senin (12-04-2021). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas usulan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.