"Indonesia siap memimpin dengan contoh pada isu perubahan iklim. Transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran dan skema berbasis penelitian telah menjadi dasar kami pencarian keberlanjutan," ujar Airlangga.

Terkait perubahan iklim, Indonesia berada di garis depan dan di jalur yang tepat memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia juga berupaya untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kepentingan nasional demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

Melalui NDC, Airlangga menyatakan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK) sebagai sebanyak 29%, melalui usaha sendiri (business as usual) dan 41%, dengan dukungan internasional, pada tahun 2030.

"Saat ini, kami berada di jalur yang benar dan optimistis untuk mencapai target pengurangan 29%, Namun, kami masih berjuang untuk mencapai 41% target pengurangan karena kurangnya bantuan internasional seperti keuangan dan teknologi," tambah Airlangga

Airlangga melanjutkan, Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan beberapa inisiatif tentang keberlanjutan praktik, seperti Sistem Jaminan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Karet Alam Berkelanjutan Platform (SNARPI), yang merupakan inisiatif swasta tetapi dengan dukungan penuh pemerintah.

"Kami sedang mengerjakan pengembangan sertifikasi lain yang serupa tetapi terintegrasi skema untuk komoditas lain," tutur Airlangga.

Pemerintah juga menghargai kerja sama yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Inggris di bidang Program Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (SPOSI).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas petani kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional.

Airlangga melihat petani kecil adalah pemain kunci penting dalam industri minyak sawit Indonesia. Pada 2018, petani kecil berkontribusi hampir setengah (5,6 juta hektar atau 46%) dari total areal perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan 12,7 juta ton (atau 37%) minyak mentah minyak sawit di Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan Standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan.

Rencana aksi telah dirumuskan dan dikembangkan oleh multi-stakeholder dalam proses dialog yang transparan dan seimbang. Indonesia meminta dukungan pemerintah Inggris dalam melawan kampanye negatif terhadap Minyak Sawit dan produk turunannya di Eropa karena kontra-produktif dan hanya menyuarakan mengatur nada negatif.

Airlangga juga memahami Departemen Lingkungan, Pangan, dan Pedesaan Inggris Affairs (DEFRA) mengusulkan untuk memperkenalkan persyaratan uji tuntas untuk perusahaan yang ingin mengimpor minyak sawit. Kebijakan tersebut akan didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) standar untuk uji tuntas.

Upaya dari Pemerintah Inggris itu yang secara tidak langsung memaksakan standar pelaporan sukarela ekspor pertanian unggulan Indonesia adalah tindakan hambatan non-tarif yang diskriminatif, tidak adil dan tidak perlu.

Dalam akhir sambutannya Airlangga menyatakan berterima kasih atas undangan Inggris untuk menjadi Ketua Bersama Dialog FACT untuk berbagi visi dan tindakan di lapangan menuju lanskap berkelanjutan pengelolaan, termasuk kehutanan dan pertanian.

Bicara dengan Menteri Inggris, Airlangga Bahas Konferensi Perubahan Iklim

"Saya siap dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda dan Pemerintah Inggris Raya tentang masalah perubahan iklim serta ekonomi bilateral kerjasama antara Indonesia dan Inggris," kata Airlangga.

Dalam pertemuan itu hadir juga HMA Owen Jenkins, UK Ambassador to Indonesia and Timor Leste,dan Ken O'Flaherty, COP26 Regional Ambassador for Asia-Pacific and South Asia.

Dalam pertemuan itu mereka membahas beberapa hal terkait