Bali Commitmentselanjutnya akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan tahun 2022 sebagai rujukan utama melakukan pengawasan tahunan yang disusun berdasarkan profil risiko pada setiap satker.

”Penguatan pengawasan akan mampu meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada masing-masing instansi pemerintah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional,” pungkas Irjen Kemenperin.