kabargolkar.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN per November 2022 telah mencapai lebih dari Rp 994,46 triliun dengan realisasi sebesar Rp 584,59 triliun.

"Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri," kata Menko Luhut, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring dan Evaluasi Inpres 2/2022 di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Menko Luhut mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, keduanya belum mencapai target belanja produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun. "Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp 343,29 triliun dari target Rp 400 triliun tahun ini,” tegasnya.

Luhut menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, di mana Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memanfaatkan dan memberdayakan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi melalui pengadaan barang/jasa.

Tujuan dari instruksi ini tidak lain adalah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, menciptakan supply-demand produk lokal, dan menciptakan sistem pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Luhut mengapresiasi sikap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif.

“Secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang telah menginisiasi dan mengawal penerbitan Inpres 2/2022, serta secara aktif mendukung akselerasi implementasinya, baik di lingkungan internal LKPP maupun dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah atas kerja keras dan kerja samanya dalam merealisasikan belanja PDN dan melaksanakan Instruksi Presiden ini selama tahun 2022,” ungkap Luhut.

Luhut menuturkan, dalam mendukung belanja produk dalam negeri diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja impor. Tahun 2023 seluruh belanja impor maksimal 5%, dengan seluruh 95% untuk belanja PDN, atau berkisar Rp 1002 triliun.

Upaya ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja produk dalam negeri senilai Rp 400 Triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja, apalagi apabila seluruh Rp 1002 Triliun untuk belanja produk dalam negeri.

"Hal lain yang patut kita banggakan adalah capaian E-Katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Bapak Presiden, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022, kita targetkan pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk. Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program E-Katalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di E-Katalog lokal,” tambahnya.