JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Hal tersebut menjadi keputusan rapat antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (11/9/25). 

"Iya tadi (habis rapat). Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Penataan agar memperkuat PT Timah," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menyampaikan, tata kelola pertambangan PT Timah harus diperkuat. Hal ini mengingat 89 persen dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP) di provinsi tersebut dikuasai oleh badan usaha pelat merah itu. 

"Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah," ucap Bahlil.

"Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana," lanjutnya.

Bahlil mengaku tidak tahu mengapa rapat tersebut tidak melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebab, ia adalah salah satu pihak yang diundang, bukan pihak pengundang. "Saya enggak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ini kan dalam rangka penataan," pungkasnya.