Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan sosok Menteri yang loyal terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu mengomentari hasil survei Indonesian Presidential Studies (IPS) yang mencatat bahwa persepsi publik terhadap kinerja Menteri Airlangga tidak cukup kelihatan. Justru kinerja baik dipegang oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati .

Sekjen DEPINAS SOKSI itu membeberkan, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat krisis kesehatan dunia, Menko Perekonomian dinilai mampu mengkoordinasikan semua kebijakan di sektor ekonomi dalam sebuah capaian yang sulit, namun bisa diimplementasikan dengan baik di tengah masyarakat.

"Menko perekonomian kalau hasil surveinya seperti itu, saya meyakinkan bahwa bukan berarti beliau itu seperti yang digambarkan dalam survei. Bagaimanapun juga saya harus memberikan penghargaan dan apresiasi di situasi sulit saat ini beliau masih bisa mengkoordinasikan semua kebijakan di sektor ekonomi," kata Misbakhun, Rabu (21/4/2021).

Dalam catatannya, Kemenko Perekonomian cukup memainkan perannya di saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bersama dengan Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan non kementerian, telah mengambil sejumlah kebijakan makro ekonomi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Dalam situasi saat ini dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah di sektor ekonomi. Kita sadar sepenuhnya, tetapi dalam situasi seperti ini, Pak Airlangga menunjukkan loyalitas luar biasa kepada Pak Presiden. Dengan segala risikonya, memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah dengan konsekuensi politiknya," kata dia.

Untuk mendorong perbaikan ekonomi nasional, Airlangga tercatat cukup serius menggenjot sejumlah program. Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan perlindungan sosial yang diberikan seperti, bansos untuk 40% masyarakat kelas menengah ke bawah, antara lain program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

"Contoh sederhananya adalah alokasi anggaran untuk masyarakat kecil itu masih bisa dioperasionalkan. BLT, bantuan lain itu teralokasikan dengan baik," ujar Misbakhun.[SOKSINEWS]