kabargolkar.com - Tahun ajaran baru 2020 akan segera dimulai namun hingga kini guru, orangtua dan siswa masih menunggu kebijakan pemerintah. Kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait model pembelajaran akan memiliki konsekuensi masing-masing. Apabila pembelajaran jarak jauh yang kini diterapkan kembali diteruskan pemerintah mesti memastikan daya dukung akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Namun apabila model pembelajaran tatap muka diberlakukan, pemerintah harus menjamin kesehatan dan keselamatan guru, siswa dan petugas sekolah.

Keterbatasan daya jangkau internet dan teknologi ternyata menjadi salah satu kendala utama pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan 3 bulan belakangan. Masih banyak sekolah khususnya di daerah kesulitan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Selain soal teknis tersebut, guru dan siswa pun harus beradaptasi dengan model pembelajaran jarak jauh tersebut, tidak jarang guru dan siswa kesulitan karena tidak terbiasa ataupun tidak memiliki kemampuan teknis.

Data dari Kemendikbud mengungkapkan sekitar 18% sekolah dasar dan menengah tidak mempunyai akses internet atau sebanyak 40.779 sekolah. Dan kenyataan yang lebih memprihatinkan masih ada 7.552 sekolah atau sekitar 3% sekolah di Indonesia belum atau tidak terpasang aliran listrik.

Dalam pembelajaran jarak jauh yang mensyaratkan adanya akses internet, kepemilikan alat komunikasi dan kuota untuk data telah memperlihatkan kesenjangan. Ketidaksetaraan ini akan menimbulkan sebagian siswa tanpa akses internet dan alat komunikasi akan mengalami penurunan kualitas pengajaran dan pendidikan.

Tuntutan terhadap pemerataan akses internet dan fasilitas komunikasi menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya pembelajaran jarak jauh.

Data Unicef menyatakan dari 14 negara menunjukkan, anak-anak dengan akses internet di rumah mempunyai kemampuan membaca yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak memiliki akses internet di rumah.