kabargolkar.com, JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 turun menjadi Rp393,3 miliar. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI.

"Pagu anggaran Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2021 sebesar Rp393,3 miliar, turun sebesar Rp16 miliar dari pagu anggaran tahun 2020," kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Adapun komposisi anggaran terbagi menjadi dua. Sebanyak 47,3 persen atau sebesar Rp186 miliar untuk program teknis. Lalu sebanyak 52,7 persen atau Rp207,3 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen.

Airlangga menuturkan, meski pagu anggaran kementeriannya menurun, namun belanja pegawai mengalami peningkatan. Hal ini dipicu adanya penerimaan CPNS dan pengisian jabatan.

Pada tahun 2019, anggaran belanja pegawai sebesar Rp105 miliar. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp116 miliar. Kemudian pada pagu indikatif tahun 2021 naik menjadi Rp118 miliar.

"Belanja pegawai 2020 mengalami kenaikan dari Rp105 miliar menjadi Rp116 miliar karena adanya CPNS," kata Airlangga.

Selain itu belanja barang juga mengalami peningkatan. Pada APBN Perubahan 2020 sebesar Rp268 miliar menjadi Rp269 miliar pagu indikatif 2021. Sementara anggaran belanja modal mengalami penurunan dari Rp8,6 juta pada APBN Perubahan 2020 menjadi Rp5,7 juta pada pagu indikatif 2021.