kabargolkar.�Jakarta�� Rumusan dalam undang undang dasar yang mencirikan sistem ekonomi pancasila dalam implementasinya kepada kehidupaan berbangsa sekarang masih jauh dari fondasinya, yang jika kita lihat dalam beberapa produk dari undang undang tadi tidak memberikan dampak kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Hal ini dikemukakan olen mantan menteri Koperasi era Presiden Soeharto, yaitu Subiakto Tjakrawardaya dalam seminar � Ekonomi Pancasila Dalam Era Distrubtion/Ekonomi Digital Upaya Mengatasi Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial �, yang diadakan oleh Fraksi Partai Golkar dan MPR di JS Luwansa Hotel, Jakarya. Kamis (24/5/2018). Menurut Subiakto�Tjakrawardaya, apa yang harus menjadi acuan kita sebagai negara yang mengadopsi sistem ekonomi pancasila, tidak lain harus melihat kepada soka gurunya, yaitu � Koperasi� � Bung Hatta yang menurut saya sepanjang mengikuti diskursus sampai implementasi disaat memimpin kementerian Koperasi, apa yang masih menjadi kendala adalah dimasalah kebijakannya yang sangat tumpang tindih dan banyaknya persaingan pasar bebas pada saat orde baru memang sedang diterapkan juga.� Ungkap Anggota Dewan Pembina DPP Golkar itu. Pancasila dengan beberapa dulungan Undang-Undang tadi, kalau memang benar akan dterapkan, untuk saat ini kemungkinan agak sedikit berat, tapi telaah ini juga yang sering dijadikan momen kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 33 disaat menyangkut soal ekonomi kerakyatan � Soal-soal tadi, jika para pemangku kepentingan itu mau menelaahnya sampai kepada apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa terdahulu, pasti akan benar-benar mampu menjawab tantangan di saat sekarang ini� lanjut Subiakto Ekonomi Pancasila yang saat ini kita sering dengar dari penyampaian pemerintahan , juga sangat dekat dengan jargon ekonomi kerakyatan, namun menurut Subiakto, ini hanya belum sampai pada tahapan implementasi nya.�{journalist sumarsono}