kabargolkar.com, JAKARTA - Isu regenerasi kepemimpinan dalam partai politik menjadi sangat penting dalam memperkuat iklim demokrasi baik di internal partai politik maupun di Indonesia.

Ditengah perubahan demografi masyarakat dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, partai yang tidak bisa beradapatasi akan ditinggalkan masyarakat.

Dua pengamat politik nasional, Airlangga Pribadi dan Yunarto Wijaya memberikan pendapat kritis terhadap stagnasi regenerasi di dalam partai politik Indonesia.

"Ini harus dibenahi dalam sistem demokrasi ke depan. Tongkat estafet kepemimpinan harus berjalan. Pengambilan keputusan harus lebih demokratis." Ujar Airlangga Pribadi pengajar Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, hari Senin 10/8/2020 seperti yang telah dilansir oleh harian Kompas.

Airlangga juga menilai hal itu terjadi karena partai politik seolah didirikan untuk memenuhi kepentingan dan orientasi politik para pendirinya saja. Tidak mengherankan apabila dalam beberapa partai politik tertentu kepentingan regenerasi kepemimpinan di abaikan.

Selain itu, ia melihat regenerasi kepemimpinan terhenti akibat tidak terjadinya distribusi kekuasaan di dalam parpol. Akibatnya, bukan mekanisme atau aturan kelembagaan parpol yang mengatur perputaran kekuasaan atau kepemimpinan parpol, melainkan keputusan politik internal parpol ditentukan dan diambil oleh figur kuat atau kelompok tertentu di dalam parpol.

Transformasi partai politik sudah seharusnya dilakukan oleh para parpol salah satunya adalah isu regenerasi kepemimpinan. "Kuncinya adalah elite politik harus bersedia untuk mengubah tradisi yang ada di parpol itu." Tutup Airlangga.

Di isu yang sama, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia. Menyatakan jika parpol tidak berubah, masyarakat akan "menghukum" parpol publik akan meninggalkan parpol tersebut.

Dengan demografi Indonesia kini yang di dominasi kaum usia muda, tentu isu regenerasi menjadi penting.

Pilihan objektif lainnya adalah dengan cara merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam revisi, mekanisme demokrasi dalam pemilihan ketua umum parpol harus diatur. Pemilihan harus melalui uji publik dan mekanisme konvensi.

"Jadi bisa diterjemahkan juga sekaligus dalam proses penentuan calon presiden dan kepala daerah. Itu negara memaksa proses demokratisasi terjadi lebih cepat di partai-partai. Kalau berharap pada partai, agak sulit," pungkas Yunarto.