kabargolkar.com - Langkah Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang tentang larangan mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) jadi polemik. Partai Golkar merasa bahwa semangat KPU untuk membersihkan politik dari koruptor harus mendapatkan dukungan. "Spiritnya bahwa kita ingin tokoh-tokoh kita yang menduduki jabatan yang penting bukan orang yang terkena tindak pidana korupsi," jelas Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di sela buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan kawasan Widya Chandra, Jakarta (Rabu, 30/5). Walau begitu, Akbar menilai, KPU juga harus berimbang bahwa tidak semuanya harus dilarang. "Ada beberapa pelaku korupsi yang dipidana sebentar lalu kemudian bebas dan pendukungnya itu masih ingin orang itu berkompetisi," jelasnya. Sehingga, masih kata Akbar, pada akhirnya pilihan ada di tangan rakyat. Dilarang atau tidak, menurut dia, rakyat dipastikan memilih orang-orang yang bersih dari korupsi. "Tentu saja publik akan cenderung memilih calon yang tidak pernah terlibat korupsi," tukasnya. () sumber berita