bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung Badan Usaha Penyedia (Swasta), ataupun bisa melalui Kerjasama dengan Lembaga Internasional. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh Kemenkes yang dapat bekerjasama dengan K/L, Pemda, Organisasi Profesi/ Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, Kemenkes dapat menetapkan: kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan vaksinasi, standar pelayanan vaksinasi. Penetapan ini akan mendapatkan pertimbangan dari Komite PC-PEN. Terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin, penyediaan anggaran dapat dilakukan secara multi-years (tahun jamak), dapat dilakukan pembayaran di muka (advanced payment) atau dapat diberikan uang muka yang lebih tinggi dari ketentuan (saat ini ketentuan maksimal 15%).

“Untuk menjamin bahwa pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana waktu yang ditetapkan, semua Pimpinan K/L terkait diminta untuk memberikan dukungan secara penuh, mulai dari Menkes, Menkeu, Men BUMN, Mendagri, Jaksa Agung, KaPolri, Panglima TNI, Kepala BPOM, Kepala BPKP dan Kepala LKPP” terang Menko Airlangga.

Lakukan evaluasi penyerapan anggaran

Selain memutuskan untuk melakukan perubahan Perpres 82/2020 dan Menyusun Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, juga dilakukan evaluasi atas realisasi dan penyerapan anggaran atas semua Program Penanganan Covid-19 dan PEN. Perkembangan s/d hari ini (26 Agustus 2020), realisasi anggaran dari 6 kelompok program PEN, mencapai Rp. 182,55 Triliun atau sebesar 26,2%.

Selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus 2020), realisasi meningkat tajam dari penyerapan yang hanya sebesar Rp. 124,62 Triliun di akhir Semester I dan Rp. 147,67 Triliun di Juli yang lalu, atau meningkat 23,6% selama bulan Agustus ini, seiring dengan berbagai upaya percepatan mendorong realisasi program dan anggaran.

Selain itu juga dilakukan penyisiran atas semua program, sehingga diperoleh angka berapa anggaran yang diperkirakan masih belum terserap sampai dengan akhir tahun 2020. Untuk membahas detail rincian anggaran yang masih bisa dimanfaatkan ini, besok akan dilakukan pembahasan khusus antara Ketua Komite dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB.

Dalam rapat pleno tersebut juga dibahas tentang tidak adanya pemangkasan/ pengurangan anggaran kesehatan, alokasi tetap Rp. 87,55 T, namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun kemungkinan akan terserap 72,73 T.

Dan anggaran yang kemungkinan tidak terserap tersebut, akan di realokasi ke program baru. Yang masih dalam kelompok yang sama (kelompok Kesehatan), tetapi dengan usulan program yg baru yg lebih operasional dan bisa realisasi anggaran.

“Kita ingin memastikan bahwa semua alokasi anggaran sudah ada programnya dan sudah bisa dipastikan realisasinya. Kalau ada program yang berpotensi tidak terealisasi dan tidak terserap anggarannya, kita sudah siapkan beberapa usulan program baru dengan kriteria yang berdampak signifikan terhadap ekonomi kita,” tutup Menko Airlangga dalam penjelasannya setelah selesai Rapat Pleno Komite PC-PEN.

Hadir secara tatap muka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Wakil Ketua, Menteri Kesehatan selaku Wakil Ketua.

Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana, Wakil Menteri BUMN I selaku Ketua Satgas PEN, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Wakil Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas PEN, Sekretaris Eksekutif (Sdr. Raden Parded dan Sesmenko Perekonomian) serta para pejabat dari K/L terkait (Sekjen Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Eselon 1 lainnya). Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan para pejabat lain hadir melalui