kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan lagi para pasangan calon yang diusung partainya agar tak abai dengan protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan adalah hal yang wajib bagi kontestan pilkada di tengah pandemi Virus Corona atau COVID-19.

Airlangga menyampaikan demikian saat rapat koordinasi pemilu di Bintan, Kepulauan Riau. Ia menekankan selama tiga bulan ke depan termasuk kampanye, para calon kepala daerah akan diuji.

“Akan diuji dalam tiga bulan ini bagaimana menjadi contoh atau panutan dan menginspirasi masyarakat agar tertib dan disiplin dalam penegakan protokol kesehatan. Jika mereka berhasil, saat mereka dilantik nanti, maka tugas pertama mereka adalah memerangi COVID-19,” kata Airlangga, dalam keterangannya, Minggu, 27 September 2020.

Dia juga menambahkan agar paslon yang diusung Golkar jangan sampai dapat stigma COVID-19. Sebab, menurutnya, masyarakat sulit memilih mereka yang mendapatkan stigma tersebut.

Selain itu, ia juga meminta agar para paslon bisa kreatif, membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berkampanye. Dengan kampanye via daring, maka akan lebih aman dari potensi penularan virus asal China itu.

“Kami mendorong agar Golkar melakukan kampanye berbeda. Lewat door to door, menggunakan medium teknologi, dan tampil secara digital di masyarakat misalnya lewat mobil LED yang berkeliling," lanjut Menko Perekonomian itu.

Kemudian, Airlangga juga mengatakan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan selama kampanye. Cara ini juga efisien untuk menarik perhatian masyarakat.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan visi Golkar yang sudah menyediakan tiga juga masker untuk dibagikan ke masyarakat.

"Bagikan alat peraga kampanye berupa masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan serta disinfektan,” ujar Airlangga.

Terkait itu, ia juga sudah meminta seluruh wakil rakyat di DPR dan DPRD ikut bantu memenangkan paslon dari Golkar. Sebab, perjuangan wakil rakyat memenangkan paslon ada korelasinya.

“Ada konsekuensi, kalau anggota dewan di dapilnya suaranya tidak maksimal di pilkada nanti maka bapak-ibu kurang kerja. Maka itu jadi monitoring dan evaluasi,” tutur Airlangga.