kabargolkar.com, JAKARTA - Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjadi relawan pertama untuk disuntik vaksin nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Meski izin vaksin nusantara belum dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tapi Aburizal Bakrie dalam keadaan baik-baik saja setelah disuntik vaksin nusantara pekan lalu.

“Alhamdulillah sehat-sehat aja,” kata Juru Bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa kepada VIVA pada Selasa, 13 April 2021.

Menurut dia, Aburizal Bakrie mau menjadi relawan vaksin nusantara karena percaya dengan kemampuan dokter Terawan. Sehingga, kata dia, Aburizal Bakrie tidak perlu menunggu keluarnya izin dari BPOM untuk disuntik vaksin nusantara.

“Beliau yakin dengan kemampuan Pak Terawan. Beliau mendukung. Kalau menunggu izin, beliau ini kan relawan. Masa relawan nunggu izin dulu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Lalu Mara mengatakan mantan Menteri Koordinator Perekonomian ini akan kembali disuntik vaksin nusantara untuk kedua kalinya. Namun, ia belum tahu kapan Aburizal Bakrie akan disuntik lagi.

“Oh iyalah (disuntik lagi). Pokoknya ikut prosedurnya saja,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, vaksin nusantara produk vaksin COVID-19 dalam negeri yang tengah dikembangkan Terawan beserta tim risetnya, belum mendapat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) untuk fase kedua dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan belum keluarnya uji klinis fase kedua lantaran tim peneliti Vaksin Nusantara belum membahasnya lebih lanjut bersama BPOM. Hal itu yang membuat perizinan ditunda hingga pembahasannya jelas dan detail.

"Kenapa sampai dengan saat ini PPUK yang kedua belum karena kita belum selesai dalam membahas bersama dengan tim peneliti dari fase pertama dan itulah yang kami minta dan sudah sangat lama kami minta," kata Penny pada Rabu, 10 Maret 2021.

BPOM juga melihat ada permasalahan dalam uji klinis tahap pertama terkait aspek uji klinik yang baik. Penelitian tersebut dinilai tak sesuai kaidah yang berlaku, karena hal ini berkaitan erat dengan ilmu sains dan kesehatan masyarakat luas.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Penelitian uji klinik pada manusia harus mengikuti good laboratory practice, good clinical trial practice, dan manufacturing practice," ujarnya.

Selain itu, lanjut Penny, ada ketidaksesuaian protokol dan ketentuan dari Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK). Dimana, persetujuan etik dari Vaksin Nusantara diberikan oleh Komite Etik RSPAD Gatot Subroto. Padahal, uji klinik vaksin tersebut dilakukan di RSUP dr Kariadi Semarang.