Kabargolkar.com, Jakarta - Perlu ada pengawasan dan komitmen bersama terhadap perilaku praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan hajatan demokrasi baik Pilkada, Pemilu dan Pilpres. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi oleh redaksi Kabargolkar.com tadi pagi, Rabu (27/6). "Pertama, tentu soal tindakan tegas dari pengawas Pemilu terhadap siapapun yang melakukan politik uang," ucap Ace. Ketua bidang media dan penggalangan opini (MPO) DPP Golkar tersebut menekankan bahwa penegakan hukum perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Termasuk juga kepada masyarakat, perlu diberikan edukasi supaya tidak takut membuat laporan kepada otoritas yang berwenang. "Harus ada ketegasan sanksi agar ada efek jera bagi pelaku (politik uang). Selama ini kan dibiarkan, sehingga dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja," terangnya. Bukan tanpa alasan, Ace menyebut selain membahayakan sistem demokrasi, politik uang juga cukup besar pengaruhnya terhadap minat dan antusias masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. "Sangat signifikan (pengaruh politik uang) kalau daerah yang tingkat populasinya tidak besar," tutup anggota dewan daerah pemilihan Banten tersebut. (sumarsono)