Kabargolkar.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran pengurus pusat PKS
bertemu pengurus DPP Partai Golkar di kantor pusat DPP Partai Golkar, Kamis (29/4) sore.

Delegasi DPP PKS langsung disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran.  Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Salah satu yang menjadi pembahasan dan disepakati, yakni meninggalkan politik identitas.

Menurut Airlangga, politik identitas sudah saatnya harus ditinggalkan. Sehingga yang harus dikedepankan adalah politik kebangsaan.

"Dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan. Sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama mensejahterakan masyarakat," kata Airlangga.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Syaikhu berharap yang menjadi pembahasan dan sudah disepakati tersebut dapat diimplementasikan untuk memberikan penguatan terhadap kesejahteraan bangsa.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai pertemuan mengungkapkan jika pertemuan dua partai politik adalah bagian dari tugas partai politik dalam era demokrasi. Tugas partai politik, papar Syaikhu, adalah melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kami mengajak untuk sama-sama menjaga prinsip-prinsip negara demokrasi yang sehat. Salah satunya memastikan regenerasi kepemimpinan nasional harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi UUD Tahun 1945," ujar Syaikhu.

Syaikhu yakin dengan sehatnya partai politik maka akan sehat pula proses regenerasi kepemimpinan di masing-masing partai. Ia sangat yakin, Indonesia hari ini tidak pernah kekurangan stok kepemimpinan nasional.

"Kita meyakini negeri ini banyak stok pemimpin yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin bangsa ke depan, tidak terkecuali hadir dari kader-kader terbaik Golkar dan PKS," tegas Syaikhu.

Syaikhu juga berharap pada Pemilu 2024 nanti yang diketengahkan kepada publik adalah politik gagasan, bukan pembelahan. Semangat politik gagasan inilah yang melatarbelakangi PKS menggelar Silaturahim Kebangsaan dengan berbagai partai politik.

"Tidak kalah penting, memastikan kualitas pemilu 2024 dengan komitmen menghadirkan politik gagasan, bukan politik pembelahan. Kualitas demokrasi Indonesia harus dipastikan naik kelas menjadi demokrasi substansial, bukan sekadar demokrasi prosedural," ungkap Syaikhu.

Hapus Pajak STNK 

Dalam pertemuan itu, Syaikhu juga mengungkapkan salah satu isi pembicaraan adalah bersama-sama mencari solusi bagi kebangkitan ekonomi akibat Pandemi.

Syaikhu menegaskan, pandemi telah berdampak serius bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin.

"Maka PKS mengusulkan agar diberlakukan beberapa insentif bagi masyarakat kelas menengah-bawah. Inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat," ungkap Syaikhu.

Pertama, PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan.

"Insentif pajak ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari 8 juta rupiah perbulan," papar dia.

Syaikhu menegaskan insentif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah akan memicu kenaikan konsumsi. Dengan begitu, ekonomi riil akan berputar dan menjadi penopang bagi bangkitnya ekonomi nasional