Lebih jauh, rakor ini juga membahas mengenai Pembangunan bendungan atau waduk, sistem pengolahan air minum (SPAM), dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Beberapa pengembangan fasilitas SPAM yang dibahas adalah SPAM dari Bendungan Sidan dan Tamblang, pembangunan Spam Regional Burana-Titab, lanjutan pembangunan beberapa bendungan atau waduk, dan pembangunan PSEL Sarbagita.

“Jumat lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang menjadi pilot project nasional. PSEL Sarbagita bisa meniru sistem yang ada di sana,” ujar Menko Luhut.

Selain itu, terkait pembangunan-pembangunan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku saat ini selektif dalam segi pembangunan. “Kita berpegang pada prinsip OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi). Kita akan memaksimalkan manfaat infrastruktur yang sudah ada,” jelasnya.

Kemudian, soal percepatan tata ruang di Provinsi Bali juga sempat disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Dia menekankan bahwa percepatan tata ruang di Bali memerlukan keseriusan supaya bisa kompehensif. Tantangan alam serta budaya yang kental dan unik dapat diwujudkan dengan pembuatan tata ruang yang baik.

Dari sisi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingatkan agar Bali perlu memikirkan penggunaan EBT. Hingga tahun 2030, proyeksi neraca daya pasokan Pulau Bali masih didominasi oleh energi fosil padahal Bali memiliki potensi EBT sebesar 3,773 Gigawatt (GW).

Hal lain yang dibahas dalam rapat ini adalah soal pengembangan kendaraan listrik. “Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih (KNEB),” jelas Menko Luhut.

Menjawab hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap program Kendaraan Listrik. “Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap,” bebernya. Selain dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM, KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.

Menutup rapat, Menko Luhut berpesan agar seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri. “Aspal Buton saya rasa bagus kualitasnya untuk dimanfaatkan dalam berbagai proyek pembangunan,” tutupnya.