kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan dari negara lain. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, sehingga bisa menjadi pemain utama dan tuan rumah di negara sendiri.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand di tengah pandemi Covid-19.

"Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," katanya.

Dilansir dari MPR, Selasa, 8 Juni 2021, Ketua MPR itu menuturkan bahwa pada 2021, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan hingga Rp300 Triliun.

Sementara itu, menurut Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) yang merujuk pada data Kementerian Keuangan, anggaran dalam APBN 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit pemerintah nilainya mencapai Rp9 Triliun dan pada 2020 meningkat menjadi Rp18 Triliun karena adanya pandemi Covid-19.

"Jika digabungkan dengan anggaran APBD, BUMN, dan swasta total belanja alat-alat kesehatan di Indonesia rata-rata berkisar Rp50 Triliun per tahun. Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan Alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen Alkes luar negeri," kata Bamsoet.

Bambang Soesatyo menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan.

Sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan dengan tantangannya, pemerintah harus terus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi.

"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir 2022. Harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan, sehingga bisa terealisasi dan tidak berakhir di atas kertas saja," ucap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu turut mengungkapkan bahwa riset Patients Beyond Borders memperlihatkan warga Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri.

Peningkatannya cukup tajam, yaitu dari 350 ribu warga yang berobat ke luar negeri pada 2006 menjadi 600 ribu pada 2015.

Total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri bisa mencapai USD 11,5 miliar dan 80 persennya dihabiskan di Malaysia.