KabarGolkar - M Zaini Misrin Arsyad dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan kepada pemerintah RI. Komisi I DPR mendorong pemerintah RI bersikap tegas atas kejadian tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyarankan pemerintah RI mengeluarkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, pemutusan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dinilai bukan langkah tepat. “Memutuskan hubungan diplomatik saya rasa agak sulit. Tapi berlaku sedikit lebih tegas bisa dilakukan. Jadi mungkin tidak sampai pemutusan hubungan diplomatik,” kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018). “Bisa melalui nota protes atau surat tertulis atau pernyataan Kementerian Luar Negeri yang hingga hari ini kita belum dengar. Itu penting untuk menunjukkan kita ada keberatan,” sambungnya. Ia menilai eksekusi mati yang dilakukan terhadap Zaini Misrin merupakan pelanggaran luar biasa. Sebab, pemerintah RI pun bukan tanpa upaya menghadapi kasus ini. Presiden Joko Widodo telah mengajukan permohonan pengampunan untuk Zaini Misrin. “Apalagi Jokowi juga pernah mengajukan permohonan pengampunan untuk Zaini. Kita menyayangkan jika Arab Saudi tidak mengindahkan masukan dan permohonan dari Presiden,” ucap Ketua DPP Golkar itu. Diberitakan, Zaini Misrin, TKI asal Madura, dihukum pancung di Saudi pada Minggu (18/3) kemarin. Pemerintah RI tak menerima pemberitahuan sebelum Zaini dipancung. Jokowi sudah tiga kali memohon pengampunan kepada Raja Salman agar Zaini bebas dari terjangan pedang algojo Saudi. Namun upaya itu gagal. Kabar mengenai eksekusi terhadap buruh migran Zaini Misrin tersebut dikemukakan lembaga Migrant Care setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Migrant Care menyebut Zaini dieksekusi di Arab Saudi pada Minggu (18/3) pukul 11.30 waktu setempat. [sumber]