Kabar Golkar - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan secara resmi hasil Pilkada Serentak 2018 dari 171 daerah Indonesia kepada masyarakat. Bambang meminta pengumuman hasil Pilkada tersebut agar tidak mengulur-ulur waktu dari tanggal yang telah ditetapkan.

Penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin 9 Juli 2018 hari ini. Bambang pun meminta Komisi II DPR mendorong KPU agar mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk segera menyelesaikan hasil rekapitulasi yang berpotensi masih tertunda.

"Seperti di Kabupaten Jayawijaya dan Mimika, Papua, yang disebabkan banyaknya TPS yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi," ujar Bambang di Jakarta, Senin (9/7/2018).  Selanjutnya Bambang meminta Komisi II DPR mendorong KPU untuk mempersiapkan jawaban dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya gugatan terhadap hasil perhitungan suara yang dianggap curang oleh masyarakat.

Dengan demikian Bamhang meminta masyarakat untuk dapat menghormati dan menerima seluruh hasil rekapitulasi Pilkada Serentak 2018 yang akan diumumkan oleh KPU, serta jika menemukan adanya proses yang tidak berjalan sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

KPU telah menerima hasil rekapitulasi suara untuk enam provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018. Enam provinsi itu merupakan dari 17 Provinsi yang telah menggelar pemilihan gubernur kemarin.

"Dari 17 provinsi itu, 6 provinsi sudah mengirimkan salinan rekapitulasinya ke KPU pusat," ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada awak media di kantornya, Ahad, 8 Juli 2018

Arief menuturkan ada sebagian daerah yang memang belum selesai dan mengirimkan hasil rekapitulasi suara ke KPU pusat. Dia mengatakan masih ada 11 provinsi yang belum mengirimkan data tersebut. "Jadi sebagian sudah selesai, sebagian belum," katanya.

Sumber : breakingnews.co.id