Upacara HUT RI ke-76, Ketua MPR RI: Vaksinasi Kesehatan Kunci Merdeka dari Pandemi Covid-19

Nyoman Suardhika 18 Agustus 2021

Credit /Photo : Facebook

Kabargolkar.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kunci agar Indonesia bisa
segera merdeka dari pandemi Covid-19 dan ancaman radikalisme adalah vaksinasi kesehatan dan vaksinasi ideologi. Selain terus menerus melakukan penebalan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat persatuan dan kesatuan, penerapan disiplin protokol kesehatan serta penerapan 3T pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) harus menjadi prioritas.

Pemeriksaan dini berupa testing, juga sangat penting agar masyarakat mendapatkan perawatan dengan cepat. Selain itu, dengan mengetahui lebih cepat hasil pemeriksaan Covid-19, bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

"Langkah Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga satu kali test PCR dari kisaran harga Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta, menjadi Rp 495.000 untuk wilayah Jawa dan Bali serta Rp 525.000 di luar Jawa dan Bali, sudah sangat tepat. Hasil tes PCR harus keluar tidak boleh lebih dari 1x24 jam. Kebijakan ini mulai berlaku pada 17 Agustus 2021. Langkah tersebut bisa memperbanyak testing tanpa perlu menambah beban pengeluaran masyarakat," ujar Bamsoet usai menghadiri upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-76, di Istana Negara Jakarta, Selasa (17/8/21).

Turut hadir Presiden Joko Widodo yang menjadi Inspektur Upacara, serta Asops Kosekhanudnas II Makassar Kolonel Putu Sucahyadi yang menjadi Komandan Upacara. Hadir pula Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MA Syafrudin, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua KY Mukti Fajar, Ketua MK Anwar Usman, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, selain menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah juga perlu kerja keras agar target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2022 yang mencapai Rp 2.708,7 triliun bisa terealisasi dengan baik. Pemerintah menargetkan, dana tersebut didapatkan dari penerimaan pajak Rp 1.506,9 triliun (naik 9,5 persen dari prospek tahun 2021), cukai rokok Rp 239,92 triliun (naik 11,9 persen dari prospek tahun 2021), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun, dan defisit anggaran Rp 868,0 triliun (4,8 persen PDB).

"Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar itu untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari anggaran perlindungan sosial Rp 427,5 triliun, anggaran kesehatan Rp 255,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 384,8 triliun dan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun," jelas Bamsoet.