"Sebanyak 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa, serta mampu menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Kita harus mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menargetkan di bulan mendatang investasi bisa mencapai Rp 900 triliun, sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pemerintah juga tidak boleh melupakan sektor UMKM. Khususnya dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Tercatat hingga Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM di Indonesia yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

"KIta tidak boleh berpuas diri. Digitalisasi UMKM dalam perdagangan digital jumlahnya harus terus bertambah. Pada tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun tahun 2021. UMKM harus mendapat porsi besar dalam besarnya perdagangan digital tersebut," pungkas Bamsoet.