kabargolkar.com, JAKARTA - Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di wilayah yang masuk zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada pekan ini.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah daerah agar dalam merespon kebijakan pemerintah pusat dapat diiringi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kondisi status PPKM level 3. Hal ini guna mendukung pembukaan tempat-tempat wisata tersebut.

"Pemda juga tetap memperhatikan tren penambahan kasus Covid-19 atau kurva kasus di masing-masing wilayah sebagai salah satu kajian dalam menentukan langkah pemerintah mengambil kebijakan operasional tempat wisata kedepannya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengawasi jalannya uji coba pembukaan tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan.

"Di samping mendorong dan mengarahkan pengelola tempat wisata untuk memiliki kesiapan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga implementasi platform PeduliLindungi," paparnya.

Bamsoet mengingatkan bahwa capaian saat ini jangan sampai menimbulkan euforia di masyarakat, sebab kelengahan sekecil apapun akan berdampak pada peningkatan kasus Covid-19 di Tanah air.

Dia berharap masyarakat untuk tidak lengah dalam menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, dan selalu disiplin prokes serta meminimalisir aktivitas diluar rumah apabila tidak ada hal penting yang mendesak. Sementara terkait penerapan PPKM level 4 di wilayah Jawa-Bali, Bamsoet meminta pemerintah terus memantau 11 kabupaten kota.

"Menurunkan jumlah kasus aktif Covid-19, meminimalisir ruang penyebaran virus, dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat-tempat wisata maupun tempat-tempat publik, seperti mal, restoran, cafe, dan lainnya yang saat ini sudah buka atau sudah beroperasi, agar tempat-tempat tersebut menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk dapat mengecek status vaksinasi dari pengunjung, sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan.

"Disamping itu, pemerintah juga diharapkan untuk selalu memastikan aplikasi PeduliLindungi tidak eror dan mudah digunakan oleh masyarakat, serta harus menjamin keamanan data masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut," pungkasnya.