Kabargolkar.com, Jakarta - Gerindra menyebut visi-misi Prabowo Subianto sebagai capres berfokus pada perbaikan ekonomi demi menghapuskan paham neoliberalisme yang dijalankan pemerintahan saat ini. Menanggapi itu, Golkar bicara kebijakan ekonomi era Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang kini jadi mitra koalisi Prabowo. "Katanya Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kan semua rakyat juga tahu kebijakan ekonomi selama Pak SBY memimpin arah kebijakan pembangunannya tidak bisa lepas dari ekonomi global," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Selasa (7/8/2018). "Kita masih menjadi bagian dari ekonomi internasional multilateral seperti APEC, G-20, dan lain-lain," imbuhnya. Ace menyebut di era pemerintahan SBY, kebijakan ekonomi juga tak terlepas dari ekonomi global. Begitu pun saat ini, Indonesia masih menjadi bagian dari ekonomi internasional multilateral. Namun soal arah kebijakan Joko Widodo (Jokowi), Golkar menilai penerapannya sudah sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional. Ace juga menyebut konsep dan pijakan kebijakan ekonomi Jokowi jelas. "Kalau merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945, Pemerintahan Jokowi juga jelas konsep ekonominya. Selama ini program Nawacita jelas pijakannya," ujar Ace. Dia pun berharap visi-misi yang dicanangkan Prabowo itu punya konsep konkret. Alasannya, rakyat butuh kerja nyata, bukan slogan semata. "Konsep ekonomi antineolib itu seperti apa konkretnya? Harus jelas rumusannya. Jangan hanya slogan saja. Rakyat tak butuh hanya slogan, tapi bukti nyata untuk bangsa," sebut dia. "Buktikan bahwa program ekonominya itu konkret, terukur, aplikatif, dan jelas," sambung Ace. Visi dan misi Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih terus digodok. Garis besarnya, Prabowo akan fokus pada perbaikan ekonomi bangsa. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Prabowo ingin menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam visi-misinya. Andre lalu berbicara soal ekonomi neolib. "Bahwa ekonomi yang dibangun Pak Prabowo itu berdasarkan Pasal 33 UUD '45. Bukan ekonomi neolib yang terindikasi dibawa pemerintah sekarang," sebut Andre.