11 Juli 2020
Bukan Perusahaan, Partai Tak Bisa Dijerat UU Korporasi
  Administrator
  06 September 2018
  • Share :
[caption id="attachment_10780" align="aligncenter" width="719"] ilustrasi (Foto: tribunnews)[/caption] kabargolkar.com - Partai Golkar memberikan tanggapan perihal wacana partai dapat dijerat UU Korporasi. Hal ini mencuat terkait kasus korupsi yang dananya ditengarai masuk ke partai politik. Pernyataan tersebut diterima melalui press release yang diterima oleh kabargolkar.com pada Kamis (6/9/2018). Partai bukan perusahaan, sehingga tak bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) Korporasi. Demikian hal tersebut ditegaskan Ketua DPP Partai Golkar, Ricky Rachmadi, SH, MH, di Jakarta, pagi ini. [caption id="attachment_10779" align="aligncenter" width="336"] Ricky Rachmadi, SH, MH[/caption] "Partai bukan perusahaan jadi tak bisa dijerat dengan UU Korporasi," ujar Ricky menanggapi isu "parpol beringin" akan dijerat dengan UU Korporasi terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Menurut Ricky, tak bisa tindak pidana korporasi masuk ke ranah partai. "Karena tindak pidana korporasi untuk suatu perusahaan yang bersifat ranah privat tidak bisa digunakan untuk partai politik," ucap dia. Sebab, lanjut Ricky, parpol bukan korporasi, dan hanya tunduk pada UU Parpol. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menggunakan atau menjerat pengurus parpol dengan menggunakan aturan tindak pidana korporasi. Ricky menjelaskan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, jelas mengatur bahwa korporasi ditujukan pada perusahan, sehingga tak bisa digunakan untuk parpol. Ricky memaparkan, tindak pidana korupsi atau tipikor korporasi pelaksanaanya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Perma ini disusun oleh MA didasari komunikasi dan konsultasi hukum dengan sejumlah instansi dan aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI (Polri) dan PPATK. "Perma ini mengatur tentang sebuah korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, maka penegak hukum meminta pertanggungjawaban hukum kepada seseorang yang tercatat pada akta korporasi sebagai pertanggungjawabannya.Misal direktur utama dan atau dewan direksi," kata dia. Sementara itu, imbuh Ricky, korporasi yang diduga melakukan tindak pidana hanya dikenakan hukuman denda, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Korporasi tidak dapat dikenakan hukuman badan (P 23 sampai dengan P 26 Perma No 13/2016). "Kalau korporasi itu tidak dapat membayar hukuman denda yang telah ditetapkan, maka aparat berhak menyita aset aset korporasi tersebut untuk dilelang," kata dia. "Perma yang terdiri atas enam bab dan 37 pasal berkali-kali saya baca, yang dimaksud korporasi dalam perma adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum beradasarkan UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada pun Partai Golkar diatur dalam UU Partai Politik sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2008 yg diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011," ucap dia. Dengan demikian, tandas Ricky, berdasarkan perma ini maka parpol tak bisa dikenakan tipikor korporasi. (tim liputan)
Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Kabar Golkar. All Rights Reserved.