Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
KABAR KADER
Share :
Langkah-Langkah Perlindungan HPP Gabah Petani Jadi Sorotan Golkar
  Kabar Golkar   10 September 2018
[caption id="attachment_11111" align="aligncenter" width="830"] ilustrasi (Foto: Republika)[/caption]   kabargolkar.com - Partai Golkar selalu memperhatikan nasib petani. Seperti yang ditunjukkan oleh Bambang Soesatyo menyikapi patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah petani pada tahun ini. Melalui rilis yang diterima oleh� kabargolkar.com pada Senin (10/9/2018) Ketua DPR RI ini menyoroti HPP gabah petani. Politisi Partai Golkar ini menyebutkan dua langkah yang bisa dilakukan sebagai bentuk perlindungan HPP gabah petani. Hal ini juga terkait pernyataan�Dwi Andreas Santosa bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah sudah tidak rasional (selama tiga tahun tidak ada perubahan). Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini menambahkan, bahwa harga gabah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. [caption id="attachment_11110" align="aligncenter" width="478"] Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa (net)[/caption] Menanggapi pernyataan Ketua Umum AB2TI tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong dua hal yang perlu dilakukan guna memperbaiki� hal tersebut. Pertama, yaitu mendorong Komisi IV DPR RI untuk meminta Kementerian Pertanian segera merevisi Inpres No. 5 tersebut. "Sebagai bentuk perlindungan terhadap HPP gabah petani, yang semula gabah dihargai Rp. 4.677 per kg menjadi Rp. 4774 per kg," demikian jelas Bamsoet. [caption id="attachment_11085" align="aligncenter" width="750"] Ketua DPR RI dan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo [/caption] Langkah berikutnya, yaitu mendorong Komisi VI DPR untuk meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) agar dapat menyerap gabah di tingkat petani dengan skema komersial atau fleksibilitas HPP. Menurut, politisi senior Partai Golkar ini, hal tersebut perlu dilakukan. "Guna memenuhi cadangan pemerintah dan juga meningkatkan kesejahteraan petani," demikian pungkas Bambang Soesatyo. (tim liputan)
Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2023 Kabar Golkar. All Rights Reserved.