Tanpa Izin, Legislator Golkar Kaltim Setuju Proyek Masjid Kinibalu Distop

Tanggapan Dewan Anggota DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito menegaskan, sebelum ada IMB, mestinya pemerintah provinsi (pemprov) tidak mendirikan masjid di Lapangan Kinibalu. Pasalnya, pelaksanaan proyek tanpa IMB akan menabrak aturan. Karenanya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu meminta pemerintah menghentikan dan membongkar proyek masjid tersebut. “Aturan dan undang-undang sudah jelas. Proyek itu bisa dihentikan dan dibongkar. Syarat-syaratnya sudah jelas. Tidak perlu khawatir lagi. Dananya bisa digunakan untuk kepentingan lain,” ujar Rita. Senada, Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun meminta Wali Kota Samarinda dan Pemprov Kaltim untuk menghentikan proyek. “Kami ingatkan wali kota agar menjalankan aturan. Kalau misalnya IMB bisa dikeluarkan, silakan dikeluarkan. Kalau tidak, silakan proyek dihentikan,” tegas Syahrun. Setuju untuk stop pembangunan Persetujuan tersebut merujuk pada beberapa fakta yang dikemukakan warga, lurah, camat, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda. Camat Samarinda Ulu, Muhammad Fahmi menuturkan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan untuk penerbitan izin proyek masjid di Lapangan Kinibalu. “Kami dari lurah dan camat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun untuk pembangunan masjid itu. Kami sebagai lurah dan camat ini taat pada pimpinan kami, wali kota,” kata Fahmi. Selain itu, tidak ditekennya rekomendasi tersebut karena camat dan lurah setempat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pihaknya tidak berani menyetujui proyek senilai Rp 64 miliar itu. “Jadi kami tidak setujui itu. Sedangkan penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan, Red.), kami tidak ada keterkaitannya dengan itu,” ungkapnya. Setali tiga uang, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Samarinda, Tejo Sutarnoto mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima rekomendasi dari FKUB. Pemkot pernah menggali musahab belum terbitnya rekomendasi tersebut. Kesimpulannya, FKUB tidak dapat mengeluarkan persetujuan. “Dalam beberapa kali pertemuan dengan Ketua FKUB Kiyai Zaini Na’im, rekomendasi pendirian masjid itu belum terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya syarat ini, kami tidak menerbitkan IMB untuk rumah ibadah di Lapangan Kinibalu,” sebutnya. Tejo beralasan, penerbitan IMB tanpa disertai rekomendasi dari FKUB justru akan menimbulkan masalah baru. Kemungkinan terburuk, wali kota akan diperiksa aparat hukum karena dianggap melanggar aturan. “Pak Wali Kota tidak ingin melanggar peraturan dan di kemudian hari ada diperiksa. Pak Wali Kota tidak ingin menerima risiko hukum,” ucap Tejo. Tejo menyimpulkan, proses perizinan untuk pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu tersebut baru berupa registrasi. Karenanya, papan pengumuman di lokasi proyek hanya nomor pendaftaran pengurusan izin. “Sehingga sampai sekarang IMB proyek rumah ibadah ini belum terbit,” terangnya. Wakil Ketua FKUB Samarinda, Suwoko menyatakan, keberatan dari warga di sekitar lokasi proyek menjadi alasan kuat pihaknya tidak memberikan rekomendasi untuk penerbitan IMB tersebut. Pemberian rekomendasi di tengah penolakan warga, lanjut dia, justru akan menjadi preseden buruk di tengah masyarakat. Sebagai forum keagamaan, FKUB taat pada aturan. “Oleh karena itu, FKUB Samarinda menunggu supaya persyaratan ini bisa terpenuhi. Ketika masih ada penolakan, kami pikirkan dan kaji terlebih dulu. Kami tidak bisa memberikan rekomendasi yang menyisakan permasalahan,” kata Suwoko.