[caption id="attachment_11281" align="aligncenter" width="700"] ilustrasi[/caption] kabargolkar.com - Beberapa hari terakhir, masyarakat diramaikan oleh adanya keluhan dari para hakim di daerah. Sejumlah hakim di daerah mengeluhkan pada Komisi Yudisial (KY) mengenai adanya iuran untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut seperti untuk merayakan purnabakti seorang ketua pengadilan tinggi, atau untuk menerima kunjungan pejabat pusat ke daerahnya ataupun hal-hal lainnya. Berdasarkan keresahan yang timbul di masyarakat tersebut, Golkar memberikan sorotan keras. Melalui rilis yang diterima kabargolkar.com, Bambang DPR, politisi Partai Golkar yang juga menjabat Ketua DPR RI meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan dan menyelesaikan masalah tersebut. Dirinya meminta MA dan KY melalui Komisi III untuk menghindari adanya pembebanan diluar tupoksi kepada para hakim dan pegawai. Pembebanan diluar tupoksi ini agar tidak memicu terjadinya praktik yang tidak sehat di lembaga pengadilan di tanah air. Legislator Partai Golkar ini juga mendorong Komisi III DPR meminta semua lembaga peradilan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA memberikan contoh yang baik di mata masyarakat. "Semua lembaga peradilan harus memberikan keteladanan dalam bersikap, termasuk membersihkan lembaga peradilan dari praktik yang tidak sehat seperti jual beli perkara," pungkas Bamsoet. (tim liputan)