[caption id="attachment_11391" align="aligncenter" width="1447"]
ilustrasi stok beras[/caption] kabargolkar.com - Partai Golkar selalu memperhatikan masalah yang menghinggapi masyarakat. Tidak hanya itu, sebagai Partai yang selalu dekat dengan rakyat serta merta berupaya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Pada tahun 2018 ini, fenomena alam berupa panjangnya musim kemarau menjadi masalah yang harus dihadapi oleh petani dan pemerintah. Badan Urusan Logistik (Bulog) telah memberikan gambaran bahwa hal tersebut akan berpotensi pada minimnya pasokan beras pada tahun ini, terutama di penghujung tahun 2018, serta berlanjut di awal tahun 2019. Badan Urusan Logistik (Bulog) menyampaikan potensi minimnya pasokan beras akan mulai dirasakan pada bulan Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, hingga Januari 2019. Hal ini sebagai dampak dari musim kemarau yang menyebabkan sulitnya penyerapan beras karena susutnya luas tanaman padi. Berdasarkan rilis yang diterima oleh kabargolkar.com pada Jumat (14/9/2018) Golkar menyoroti hal ini. Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan beberapa hal sebagai respons dari permasalahan yang diungkap oleh Bulog. Politisi senior Partai Golkar ini mendorong Komisi VI DPR untuk meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar lebih meningkatkan operasi pasar beras. Operasi pasar ini, menurut Bamsoet, perlu dilakukan guna mengawasi pasokan beras di pasar serta berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga beras dengan melakukan operasi pasar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar, serta merumuskan kembali kebijakan pangan, guna meningkatkan produksi nasional. Bamsoet juga berkoordinasi dengan Komisi IV DPR untuk meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar segera melakukan pemetaan wilayah. "Pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dampak dari musim kemarau, agar dapat mengantisipasi minimnya pasokan beras sebagai akibat dari susutnya padi dari sejumlah sawah," demikian Bamsoet mengungkapkan penjelasannya. Mencari solusi jangka panjang terhadap impor beras Selanjutnya, legislator DPR RI ini juga mendorong Komisi VI DPR meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencari solusi jangka panjang terhadap implementasi impor beras. Hal ini mengingat bulan Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, hingga Januari 2019 merupakan musim kemarau dan berdampak pada potensi terjadinya gagal panen. Bamsoet menjelaskan bahwa Indonesia tidak terus menerus melakukan impor beras, karena akan dapat berdampak terhadap kesejahteraan petani beras di Indonesia. Disamping itu, Bamsoet juga meminta Kemendag melakukan penyamaan data stok beras dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bulog. Berkoordinasi dengan Kepolisian Komisi III DPR dan Komisi VI DPR juga memiliki peran penting menghadapi masalah ini. Terutama untuk saling berkoordinasi, juga meminta Kepolisian dan Kemendag berkoordinasi dengan Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi persediaan, distribusi, mengantisipasi penimbunan, dan permainan harga beras di berbagai daerah. Hal ini untuk menghindari permainan harga yang berimbas pada mahalnya harga di masyarakat. Perlunya menambah luas tanam serta inovasi pertanian Agar hal seperti ini tidak terus menerus terjadi di masa depan, perlu ada hal-hal yang bersifat strategis