[caption id="attachment_11779" align="aligncenter" width="640"] Stok beras melimpah. Jawa Timur termasuk menolak impor beras. (FT/DOK)[/caption] kabargolkar.com - Politisi Partai Golkar, sadar, bahwa, impor pangan bisa membuat citra Jokowi runtuh. Karenanya, Jokowi perlu memperketat kebijakan impor barang untuk menjaga elektabilitasnya dalam Pilpres 2019. Politisi senior Partai Golkar, Mahyudin menyebut salah satu hal yang perlu disoroti adalah impor barang-barang konsumtif yang masih memungkinkan menggunakan produk dalam negeri. “Impor-impor barang-barang konsumtif yang bisa kita upayakan diproduksi dalam negeri, saya kira itu yang harus kita kurangi,” ujar Mahyudin, Rabu (19/9/2018). Selain itu, kata Mahyudin, perlu juga ditekan impor beberapa komoditas pangan yang bisa didapat di dalam negeri. Seperti halnya beras, gula dan garam, lanjut Mahyudin, seharusnya pemerintah harus memaksimalkan produksi petani dalam negeri. “Misalnya tempo hari kita ada impor singkong katanya, impor garam yang terlalu banyak, yang begitu dikurangi,” tukasnya. Buwas Sebut ‘Matamu’ Ketegangan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, tak terelaknya. Belum lagi gegeran Mendag dengan ekonom Rizal Ramli. Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan pada dasarnya ia bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah. Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat. “Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan costtambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018) seperti dikutip detik.com. Lebih lanjut, ia berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. “Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi,” papar dia. Sementara itu, pasokan Bulog saat ini berjumlah 2,4 juta ton. Untuk menyimpan beras, Bulog mesti menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah. Perum Bulog telah menyewa beberapa gudang milik TNI karena gudang miliknya telah terisi penuh dengan beras. Padahal, saat ini Bulog masih harus mengimpor beras. Jika masalah (koordinasi) ini tak kunjung selesai, bukan tak mungkin isu beras akan mengganggu stabilitas, termasuk merusak elektabilitas Jokowi yang belakangan terus melorot. sumber berita