[caption id="attachment_12288" align="aligncenter" width="635"] Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo. foto: RRI[/caption] kabargolkar - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menilai pemerintahan sekarang terbebani akibat kebijakan pemerintahan yang lalu, terkait dengan desakan penerimaan honorer yang terus berjalan tanpa arah yang jelas. "Memang kesalahan pemerintahan yang lalu itu adalah ketika honorer itu ada klausul dalam perjanjian bahwa mereka bersedia untuk tidak diangkat menjadi PNS, namun ketika itu mereka akhirnya membuat sebuah forum-forum lalu mereka membuat gerakan-gerakan. Dan ketika pemerintahan pak SBY yang lalu, pemerintah menjanjikan bahwa mereka itu akan diangkat menjadi PNS, nah itu yang menjadi persoalan sampai saat ini," jelasnya, Rabu (26/9). Saat itu pihaknya selaku anggota DPR sudah cukup lama mendesak kepada pemerintah yang lalu agar segera direalisasikan. "Dalam UU ASN itu tidak membatasi usia, yang membatasi itu adalah turun aturan pemerintah, yang menyebutkan ada pembatasan usia 35 tahun, artinya bahwa jika ada niat baik dari pemerintah sebelumnya atau hari ini itu tinggal merevisi pasal yang di atur di dalam PP tersebut, dan usia 35 tahun itu dicabut," ucapnya. Firman juga mengaku heran dengan pemerintah yang dinilai sulit mencabut pasal tersebut, karena peraturan tersebut juga dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu muncul gagasan agar UU tersebut direvisi untuk memberikan celah kepada honorer untuk segera diangkat secara bertahap.{sumber}