kabargolkar - Terkait tagline ‘Bersih’ dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menegaskan ikut meneriaki anti korupsi di dukung oleh kader-kader lainnya. Salah satunya Syamsul Rizal, pengurus DPP PG yang mengaku bangga dengan kepemimpinannya. “Salah satu kebanggaan saya yang luar bisa adalah ketika semua partai politik berteriak anti korupsi tetapi fakta pada umumnya partai peserta pemilu saat ini tidak memiliki tagline Bersih. PG dibawah kepemimpinan Ir. Airlangga Hartarto berani dengan tagline bersih artinya bahwa Partai Politik sebagai instrumen demokrasi negara, Golkar punya langkah maju dan hanya Partai Golkar yang komit melaksanakan amanat reformasi itu,” terang Syamsul dalam siaran Persnya di Jakarta, Kamis (27/9). MSR sapaan akrab Syamsul Rizal juga menegaskan bahwa tagline Golkar bersih ini bukan sekedar wacana tetapi benar – benar di implementasikan seperti pesar Airlangga dalam Pidato saat Munaslub bebedapa waktu lalu. “PG waktu beliau terpilih, bahkan DPP PG sudah menggandeng KPK dan bekerjasama oleh karena itu saya menghimbau kepada rakyat Indonesia bahwa jika ada kader Golkar yang disangkakan korupsi dalam bentuk apapun kedepan, Itu prilaku individu bukan prilaku partai. Korupsi itukan prilaku manusia bukan prilaku lembaga atau organisasi,” imbuh Syamsul. Terkit Kasus korupsi PLTU RIAU – 1, Syamsul meminta KPK tidak segan – segan menindaknya dan jangan tebang pilih, “Bukan hanya kasus Korupsi PLTU RIAU 1 saja tapi kalau bisa KPK juga segera menuntaskan beberapa kasus lain seperti Kasus BLBI, Kasus Century, Kasus Simulator SIM, Kasus RAPBNP 2018 terkait dana perimbangan daerah, Kasus E-KTP yg dalam hal ini sudah jelas ada beberapa nama dari kader partai lain bahkan ada nama oknum Menteri Kabinet kerja saat ini terlibat dan atau ikut serta karena sudah disebutkan nama – nama yang terlibat itu dalam persidangan Tipikor,” terangnya lagi. Terkait dengan spirit Golkar Bersih, Syamsul juga meminta kepada oknum pengurus DPP PG yang merasa atau terindikasi ada hubungan atau pernah dipanggil oleh KPK untuk mundur dari jabatannya baik jabatan di Struktur Partai saat ini maupun jabatan publik, “Seperti jabatan di DPR apakah itu pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan DPR atau Menteri agar kelak jika terjadi sesuatu pada oknum yg saya maksud diatas, PG tidak terseret,” tutupnya.{sumber}